TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyoroti banyaknya masalah seputar vaksinasi. 

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat. 

"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Netty dalam keterangannya, Minggu (23/1/2022). 

Baca juga: Vaksinasi Kosong Siswa SD, Netty: Segera Investigasi

Baca juga: BNPT : Mereka yang Wacanakan Pembubaran Densus 88 Mungkin Kelompok Paham Radikal atau Simpatisan

Baca juga: Minta Kasus Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Sekjen PDIP: Dalam Politik, Hati-hati Berbicara

Setelah beredarnya video vaksin kosong, pelaku vaksin kosong di Medan sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian. 

Menanggapi ramainya permasalahan vaksinasi, Komisi IX merespons akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu ini. 

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin," ucapnya. 

Tahap pembentukan ini sambil menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. 

Panja ini selain merespon dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer (dosis 1 dan 2), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya. 

"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini. 

Baca juga: Menkes Sebut 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Bentuk Panja, Irma: Diteliti Semuanya

Lebih lanjut, DPR berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi. 

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," pungkasnya.