TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat dihimbau untuk tidak mengunjungi mal yang tidak memanfaatkan PeduliLindungi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan pers secara virtual (24/1/2022).

Luhut juga mengungkapkan, nantinya Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal, toko maupun restoran yang tidak memanfaatkan aplikasi tersebut karena berisiko penularan virus Covid-19.

"PeduliLindungi itu harus tetap digunakan, vaksinasi harus tetap digunakan. Itu sebabnya Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan PeduliLindungi jangan masuk ke situ, karena ada risiko penularan," ujar Luhut.

Baca juga: Pemerintah akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik, Masyarakat Bisa Lihat Tingkat Kedisiplinan

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, data terkait protokol kesehatan di aplikasi PeduliLindungi akan dipublikasikan.

Hal tersebut disampaikan Menkes dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Senin (24/01/2022), secara virtual.

"Tadi juga sudah diizinkan oleh Bapak Wakil Presiden di Ratas bahwa data PeduliLindungi yang akan mengukur kedisiplinan protokol kesehatan boleh dibuka di publik" ujar Menkes.

Dengan adanya publikasi tingkat kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin sampai ke level titik lokasinya, kantornya, tokonya, dan mana yang disiplin.

"Sehingga masyarakat bisa bantu mengontrol penggunaan PeduliLindungi," tambah Menkes.

Baca juga: Minyak Goreng Raib di Minimarket, Warga Kesulitan Mendapatkannya, Pemerintah Dianggap Salah Strategi

Omicron Meningkat, Wapres Tekankan Program Vaksinasi Covid-19

Dalam Ratas tersebut, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin secara khusus menyoroti penyebaran varian Omicron yang dalam beberapa hari terakhir meningkat pesat, bahkan telah menyebabkan kematian.

Oleh karena itu, untuk mencegah penularan yang lebih masif dan korban yang lebih banyak, Wapres meminta kesiapan seluruh jajaran terkait dalam mengatasi hal ini.

"Ini walaupun sekali lagi tingkat keparahan varian Omicron ini lebih ringan dibanding dengan Delta, tapi kalau jumlah bertambah terus, potensi penularan kepada, terutama yang (memiliki) komorbid, maka ini juga akan memberikan tekanan kepada fasilitas tenaga kesehatan yang ada. Karena itu, seperti apa kesiapan kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu,” ujar Wapres, dikutip dari setkab.go.id.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kesiapan tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan memperkuat tracing pada masyarakat.

Terlebih, dengan adanya peningkatan penyebaran melalui transmisi lokal.

"Terkait dengan peningkatan jumlah tes, tracing, mengingat mereka yang terpapar varian Omicron ini kebanyakan OTG (Orang Tanpa Gejala) dan juga orang yang (memiliki) komorbid, sakit ringan, ini berpotensi besar untuk memicu penularan berkelanjutan di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Wapres juga menekankan agar program vaksinasi COVID-19 terus diakselerasi baik untuk masyarakat umum, kelompok lanjut usia (lansia), maupun anak-anak.

"Saya mohon perhatian yang keempat juga terkait laporan percepatan vaksinasi. Vaksinasi booster sudah mulai dilaksanakan. Kemudian juga, laporan terkait upaya percepatan pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri, termasuk aspek keamanannya, khasiatnya, mutunya, serta progres pembuatannya supaya pada 2022 ini vaksin COVID-19 buatan dalam negeri ini dapat digunakan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain antisipasi dari sisi kesehatan, Wapres juga turut memantau evaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Ia menilai kebijakan ini memerlukan perhatian khusus karena puncak penyebaran varian Omicron diperkirakan terjadi pada Februari 2022 hingga awal Maret 2022.

"Sampai tanggal 18 januari 2022 itu terdapat 41 sekolah SD/SMA di Jakarta yang sebagian siswanya positif COVID-19. Bagaimana kira-kira kelanjutan kebijakan dari PTM ini, pembelajaran tatap muka ini. Karena penyebarannya cepat dan bahkan diperkirakan Februari ini akan mencapai puncaknya dan sampai dengan awal Maret," pungkas Wapres.

Artikel Terkait Lainnya

(Tribunnews.com/Widya)