Pimpinan Komisi II Tak Masalah soal Afiliasi Partai Politik Calon Kepala Otorita IKN Nusantara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, menanggapi soal nama eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi PDIP, Basuki Tjahaja Purnama
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, menanggapi soal nama eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi PDIP, Basuki Tjahaja Purnama, yang menguat sebagai calon Kepala Otorita IKN Nusantara.
Luqman sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi untuk penunjukan tersebut.
"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden, pasti dengan pertimbangan yang matang. Siapa pun, mau Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, Ganjar Pranowo atau lainnya, jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Otorita IKN, maka dia yang pasti terbaik," kata Luqman dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (28/1/2022).
Terkait afiliasi partai politik, Luqman menilai hal tersebut tidak masalah.
"Apapun latar belakangnya tidak masalah. Karena nantinya Kepala Otorita IKN akan bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," ujar dia.
Politisi PKB itu lebih lanjut mengatakan bahwa poyek IKN Nusantara menjadi pertaruhan besar atas kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Keberhasilan proyek IKN ini akan membuat Pak Jokowi sebagai Presiden RI terhebat yang berhasil menjalankan pemindahan IKN yang sudah diwacanakan sejak Presiden Soekarno," kata dua.
Baca juga: PDIP Usulkan Ahok, Anggota Pansus DPR Harap Kepala Otorita IKN Tak Terafiliasi Partai Politik
Begitu juga sebaliknya, sambung Luqman, jika proyek IKN ini gagal dan mangkrak, akan menjadi noda hitam yang menghapus seluruh prestasi yang diraih Presiden Jokowi selama dua periode.
"Oleh karena itu, saya percaya penuh kepada Presiden Jokowi hanya mengutamakan pertimbangan keberhasilan mega proyek IKN, bukan kepentingan-kepentingan lain," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru.
Baca juga: Sekjen PDIP Sebut Nama Ahok, Calon Yang Memenuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).
Meski begitu, Hasto pun mengatakan, PDIP memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi syarat.
Dimana, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek.
Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memiliki syarat tersebut.
"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto.
Baca juga: Menanti Siapa Kepala Otorita IKN, Ngabalin: Jika Presiden Pilih Ahok, Kenapa Mesti Resah dan Gelisah
Terkait nama Ahok yang akan diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.
Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan.
"Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto.
"Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya.