TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan Pancasila dan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang pernah dibuat di zaman Soekarno sejalan dengan konsep ekonomi hijau dan biru (green and blue economy).

Sudah saatnya Indonesia mewujudkannya, dan perguruan tinggi berperan besar di dalamnya.

Hasto menyampaikan itu saat berbicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan secara virtual oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (2/2/2022).

Temanya adalah "Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045".

Hadir Rektor Unnes Fathur Rokhman, dengan moderator adalah Heri Yanto, Dekan Fakultas Ekonomi Unnes.

Hasto menjelaskan konsep ekonomi hijau dan biru muncul sebagai respons atas eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan kapitalisme. 

Konsep ini mendorong agar eksploitasi alam yang berlebihan dihentikan, diganti dengan pengembangan ekonomi nasional dan dunia yang memperhatikan aspek sustainability, inklusif, melibatkan warga, dan berkeadilan.

Menurut Hasto, lahirnya Indonesia juga didorong oleh keprihatinan sejenis. Bung Karno melihat Indonesia saat itu hanya menjadi sumber bahan baku ekstraktif yang dibawa ke luar negeri untuk kepentingan kapitalisme global.

Itulah salah satu yang melahirkan konsep Pancasila sebagai falsafah dasar Indonesia Merdeka. Pancasila mengandung nilai keadilan sosial, mengobarkan semangat kemanusiaan, yang sejalan dengan parameter ekonomi hijau dan biru.

"Tanpa nilai kemanusian takkan mungkin nilai pelestarian lingkungan akan tumbuh. Dalam perspektif itu, Pancasila sebagai falsafah juga menjawab tantangan green economy," kata Hasto.

Hasto mengatakan pihaknya mengusulkan agar teks pancasila tetap dibacakan di acara-acara di kampus. Sebab Pancasila bukan sekedar the way of life, namun juga konsepsi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.

"Maka perguruan tinggi seharusnya wajib membacakan teks Pancasila pada tiap acara resmi, agar spirit Pancasila yang mengandung cita-cita kemerdekaan dan sekaligus menjawab suatu tata dunia baru pasca perang dunia kedua betul-betul dapat kita rasakan," kata Hasto.

Untuk mewujudkan konsep ekonomi berbasis Pancasila, strategi Bung Karno saat itu adalah dengan pembangunan Indonesia melalui politik tata ruang dengan menetapkan koridor perekonomian strategis.

Baca juga: Rayakan Ramadan, Natal, Hingga Imlek 2022, PDIP Teguh Jadi Rumah Kebangsaan Indonesia Raya

Hal itu termuat dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana. Bahkan di dalam penguasaan teknologi atom pun sudah dirancang dengan baik saat itu.

Di jaman Orba, konsepsi ekonominya didorong oleh kepentingan kapitalisme global, yang dulu membantu melengserkan Bung Karno.

Saat ini, Pemerintahan Jokowi merancang kembali pembangunan ekonomi Indonesia yang terinspirasi dari Pola Pembangunan Semesta Berencana era Bung Karno itu. Jokowi mengamanatkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan pembangunan infrastruktur masif di seluruh Indonesia.

Peran kampus, menurut Hasto, adalah sebagai penopang kemajuan ini. Lewat penguasaan iptek, riset dan inovasi yang membumi. Mengapa harus membumi?

Dia menyampaikan kritik Megawati Soekarnoputri ketika ada seorang Perancis di Sleman menyewa lahan dan mengembangkan bambu nusantara dengan kultur jaringan. Padahal ilmu kultur jaringan sudah diajarkan di IPB saat Mega jadi mahasiswa.

Bagi pihaknya, kata Hasto, kerap kali riset Indonesia tak melihat secara mendetail apa yang bisa dilakukan dengan potensi lokal untuk membawa kemajuan bagi rakyat.

"Kenapa itu tak dilakukan oleh kita? Maka inovasi harus dilakukan disertai spirit membangun berdikari, berdiri di atas kaki sendiri," ujar Hasto.

Menurutnya, tolak ukur kemajuan kampus adalah seberapa besar kemampuannya mendorong kemajuan bangsa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong semangat berdikari.

"Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Maka mari kita berdaya imajinasi. Ekonomi hijau adalah jalan yang harus ditempuh, fokus yang harus didayagunakan untuk memaksimalkan potensi maritim kita. Jangan sampai laut kita hanya jadi keranjang sampah raksasa," pungkas Hasto.

Ketua DPP PDIP bidang kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri, yang juga jadi pembicara di acara itu menawarkan sejumlah rekomendasi untuk Unnes.

Yakni agar Unnes mendirikan sejumlah fakultas, jurusan, dan penguatan prodi. Diantaranya adalah Fakultas kelautan dengan jurusan teknik dan manajemen perkapalan, manajemen pelabuhan dan transportasi laut, coastal and ocean engineering, dan pariwisata bahari.

Lalu Prodi Teknik Informasi mesti diperkuat dengan hal seperti digitalisasi, Internet of Things, hingga Metaverse untuk aplikasi. Bukan hanya pada sistem rantai pasok, tetapi pada sistem produksi dan industri manufakturing.

Rokhmin juga mendorong penambahan program studi nano bioteknologi dan material baru di Fakultas Teknik.

"Tak lupa kampus harus melakukan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semaksimal dan sebaik mungkin," tegas Rokhmin.