TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmana TNI Yudo Margono mengatakan jajarannya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait pengadaan kapal perang atau KRI.

Terkait hal tersebut, kata Yudo, dalam prosesnya TNI AL akan mengajukan di antaranya spesifikasi teknis kepada Kementerian Pertahanan dalam pengadaan kapal perang.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyatakan TNI AL akan memiliki 50 KRI siap tempur pada 2024 mendatang. 

"Ini selalu kita koordinasikan dan ini selalu akan pendampingan tentunya dalam pengadaan kapal. Sehingga apa yang akan dibutuhkan AL akan didukung Kemhan apabila anggarannya memenuhi untuk itu. Tentunya Kemhan akan menggunakan referensi dari pengajuan AL. Karena AL sebagai pengguna tentunya dari Kemhan akan memperhatikan itu," kata Yudo di Mabesal Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu (2/2/2022).

Baca juga: TNI AL akan Hapus 9 Kapal Angkut Tank Berusia 40 Tahun Secara Bertahap

Baca juga: Menkumham Harap Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Segera Diselesaikan

Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia kemungkinan punya 50 kapal perang yang siap tempur dalam dua tahun mendatang. 

Prabowo memastikan, kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia tidak akan berkurang setelah menjual dua kapal eks KRI, yaitu KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. 

"Saya telah laporkan ke Presiden, ke Kabinet, bahwa dalam 24 bulan, kita akan punya, mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur," kata Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/1/2022). 

Prabowo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengganti KRI yang dihapus tersebut.  

"Nah, kita sudah siapkan penggantinya. Tadi KSAL sudah mengatakan, kita... jadi yang dihapus atau yang akan kita katakanlah keluarkan dari daftar aktif dilelang dan sebagainya, sudah ada penggantinya. Dan kita sudah siapkan langkah-langkah," ucap Prabowo. 

Selain itu, dalam rapat tersebut Prabowo menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan. 

Prabowo menyebut Presiden Jokowi telah menyetujui anggaran yang diajukan Kemenhan. 

Namun dia tak menyebut detail total anggaran Kemenhan. 

"Kemudian, kami juga ingin menyampaikan di sini. Suatu kenyataan bahwa Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar, mungkin dalam 40 tahun. Bahkan mungkin selama sejarah Republik Indonesia kalau dikaji dengan teliti," pungkas Prabowo.