TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Istana angkat bicara terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, termasuk pernyataan YLBHI yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo bertanggungjawab atas konflik masyarakat yang enggan membebaskan lahan penambangan batu andesit untuk pembangunan waduk.

Untuk diketahui sekitar 64 warga Desa Wadas yang menolak pembebasan lahan ditangkap oleh aparat kepolisian. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara jernih agar tidak bias.

Yang pasti kata dia pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

" Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu, (9/2/2022).

Baca juga: Warga Desa Wadas yang Ditangkap Sudah Dipulangkan, Polisi: Dikembalikan Semuanya ke Keluarga

Terkait diterjunkannya aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa kemarin, kata Moeldoko akan dievaluasi.

Sebelumnya dalam video di media sosial aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas.

Aparat mendampingi petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah.

Namun, terjadi ketegangan dengan warga yang menolak pembebasan lahan sehingga berujung penangkapan.

"Semua akan dievaluasi," pungkasnya.