TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI prihatin atas terjadinya kericuhan dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa (8/2/2022).

Untuk itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau, aparat kepolisian mengedepankan upaya persuasif dan humanis menangani konflik di Wadas.

"Kami tentu prihatin terhadap masalah tersebut."

"Kami imbau aparat kepolisian untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Pimpinan DPR juga mengimbau agar pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat, agar tak ada pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

"Kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," ujar Dasco.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden penyerbuan aparat kepolisian tersebut dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit untuk Bendungan Bener.

Pembebasan lahan mendapat penolakan dari warga.

Konon, mereka menganggap lahan itu adalah sumber kehidupan dan apabila ditambang berarti sama dengan menghilangkan penghidupan warga Wadas.

Perjuangan warga Wadas mempertahankan tanahnya dari rencana tambang ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan, hingga akhirnya terjadi bentrok antara polisi dan warga pada hari ini.

Polda Jawa Tengah juga telah membenarkan bahwa ada sekitar 23 orang yang diamankan atas dugaan anarkis. Mereka langsung digelandang ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi.

Baca juga: Ganjar Minta Maaf Soal Situasi di Desa Wadas, Sebut Warga yang Diamankan akan Dilepas

Alissa Wahid: Berapa Banyak Rakyat Kecil Dikorbankan Atas Nama Pembangunan?

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid atau Alissa Wahid, meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan oleh pihak kepolisian.

Alissa Wahid juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunda pengukuran lahan untuk pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dia menilai, tindakan pengukuran lahan perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. 

"Atas nama Gusdurian, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan."

"Juga meminta kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran tanah, dan lain-lain sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara," kata Alissa, seperti dikutip Tribun dari akun twitternya, Rabu (9/2/2022).

Ketua PBNU itu mengatakan, setiap rencana pembangunan dengan tujuan lebih besar seharusnya rakyat dilibatkan dan diajak untuk berdialog.

Dengan cara tersbeut agar tidak ada yang merasa dikorbankan.

"Berapa banyak rakyat kecil yang sudah dikorbankan atas nama pembangunan?" ucapnya.(*)