Tribun

KPK Sebut PT Gunung Madu Plantations Gelontorkan Suap Pajak Miliaran Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut PT Gunung Madu Plantations (GMP) menggelontorkan miliaran rupiah untuk menyuap pejabat pajak

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in KPK Sebut PT Gunung Madu Plantations Gelontorkan Suap Pajak Miliaran Rupiah
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
KPK menahan dua tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka yakni dua konsultan pajak mewakili PT Gunung Madu Plantations, Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Magribi (AIM). 

"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing 20 hari ke depan mulai hari ini sampai 8 Maret 2022," tutur Alex.

Dalam kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak, KPK sejauh ini sudah menetapkan delapan tersangka.

Baca juga: KPK Telusuri Kepemilikan Aset Eks Direktur Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji di Bogor

Yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA) serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak,Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS), serta seorang kuasa wajib pajak Veronika Lindawati (VL).

Selanjutnya, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantaeng, Sulawesi Selatan Wawan Ridwan (WR) dan eks Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II Alfred Simanjuntak (AS).

Empat pejabat pajak yakni, Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Tersangka Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas