TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta School of Democracy Charis Subarcha mengusulkan agar Komisoner Bawaslu dan KPU RI mengevaluasi l pemilu mendatang dan melakukan trobosan sistem kepemiluan ke depan agar tidak ada lagi korban jiwa dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah. 

Mengingat tahun 2024 adalah Tahun politik dengan diselenggarakannya pemilihan presiden, Pemilihan DPR dan kepala daerah ditahun tersebut. 

"Sinkronisasi antar lembaga penyelenggara pemilu baik bawaslu dan KPU juga sangat penting. Kedua lembaga tersebut wajib mencerminkan semangat reformasi dan hakikat pemilu yaitu LUBER. (Langsung Umum Bebas dan rahasia) dan JURDIL (Jujur dan. Adil)," kata Charis Subarcha dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Charis meminta agar Kedua lembaga tersebut juga mengantisipasi ketegangan pemilu dan kecurangan pemilu.

Dua lembaga tersebut wajib memikirkan mitigasi dari persoalan pemilu dan pilkada sebelumnya.

Baca juga: Mantan Komisioner Bawaslu Jadi Anggota KPU Pilihan DPR, Mochammad Afifuddin Bawa Misi Khusus

"Tidak kalah penting adalah peran aktif semua komisoner penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU RI tentang peningkatan kesadaran demokrasi pada anak muda terutama pemilih pemula," ujar Kharis. 

Peningkatan kesadaran demokrasi akan pentingnya partisipasi pemuda dalam perhelatan pemilu ini mendesak untuk dilakukan, bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih pemula namun juga penyelenggara pemula di tingkat bawah, mulai di tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan.

Peningkatan penyelenggara pemula ini sangat mendesak dilakukan dan harus mendapatkan perhatian khusus karena regenerasi kepemimpinan terutama dalam kerangka penguatan demokrasi sudah harus dilakukan.

"Tetapi, netralitas dan integritas penyelenggara pemilu harus menjadi poin dasar dan fundamental yang selalu dikedepankan," katanya.

Baca juga: Hari Ini DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027

Dikatakan Kharis, Banyaknya wajah baru komisoner KPU dan Bawaslu harus diiringi dengan semangat inovasi bagi kepemiluan.

Masyarakat tentu sangat berharap komisoner baru memiliki kebijakan yang inovatif dalam sistem atau teknis kepemiluan. 

Menurut Kharis, Komisoner KPU dan Bawaslu perlu memperhatikan keberagaman yang ada di indonesia sehingga kedepan mampu membuat treatment pada persoalan persoalan kepemiluan dengan pendekatan dan cara humanis. 

"Masyarakat dan Non-Governmental Organization (NGO) kepemiluan juga wajib mengingatkan komisoner Pemilu jika apa yang dikerjakan keluar dari komitmen atau jawaban presentasi saat fit and propertest," tuturnya.  

"Sangat penting nantinya komisoner yang baru terpilih memikirkan padatnya tahun 2024 dengan agenda dan tahun politik. Banyaknya korban pada pemilu 2019 juga harus dipikirkan. Apalagi tahun 2024 akan ada pilkada serentak setelah Pilpres dan Pileg. Profesionalitas komisoner terpilih juga harus diuji mengingat akan adanya tarik menarik kepentingan politik dan banyaknya godaan godaan politik yang bisa menjerumuskan," kata Kharis.