TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikutip dari Kompas.com, kawasan inti yang dimaksud adalah kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung Kementerian.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggaranya (pembangunan IKN) dari mana?"

"Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN,” jelas Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai NasDem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Sementara, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan inti adalah setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Oleh karena itu, 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber seperti investi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp 466,9 triliun.

Sehingga dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Presiden juga menegaskan, pembangunan IKN Nusantaran diharuskan 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

“Lalu yang kedua, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu ke tempat lain atau mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik.”

“Jadi bukan mobil pribadi,” jelas Jokowi.

“Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

Sehingga, kata Jokowi, mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain hanya memerlukan waktu 10 menit saja.

“Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana,” ujar Jokowi.

“Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga transportasi umum. Yang pertama yang senang jalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah merancang daftar infrastruktur untuk IKN Nusantara serta sumber pembiayaannya.

Perencanaan tersebut dipaparkan pada Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang disiarkan di YouTube Kementerian PPN/Bappenas pada Kamis (17/2/2022).

Dalam pemaparannya, pembiayaan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara sebagian besar masih dibiayai oleh APBN.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Hasudungun Siahaan mengatakan, beberapa pembangunan yang akan dibiayai menggunakan APBN, yaitu kawasan perumahan hingga infrastruktur kesehatan.

“Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahaan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Untuk selengkapnya berikut daftar infrastruktur IKN Nusantara yang dibiayai APBN secara penuh:

Infrastruktur yang Dibiayai APBN

1. Pembangunan Kawasan Perkantoran dan Perumahan

- Istana

- Kantor Pemerintahan

- Perumahan

- Pendidikan dan Kesehatan

2. Infrastruktur

- Jalan Tol

- Jalan Non Tol

- Simpul Konektivitias

- Infrastruktur Pendukung

3. Pertahanan dan Keamanan

- Lahan

- Sarana dan Prasarana Pertahanan dan Keamanan unutk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN)

- Penyajian KIPP tahap 1 dan 2

Selain itu adapula pembiayaan yang dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan pembagian pembiayaan dengan APBN.

Adapun daftar infrastruktur yang dilakukan dengan skema KPBU dan APBN adalah:

Infrastruktur yang Dibiayai dengan Skema KPBU dan APBN

- Perumahan

- Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM), Fasilitas Masyarakat, dan Aset Lingkungan

Sementara adapula pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU, dibangun oleh BUMN atau dilakukan oleh pihak swasta.

Adapun sektor infrastruktur yang akan dibiayai dengan skema di atas adalah energi atau kelistrikan dan telekomunikasi.

Dikutip dari laman IKN, pembangunan IKN baru ini akan dimulai secara bertahap hingga tahun 2045, di mana sesuai dengan Visi Indonesia 2045.

Baca juga: Anggota Komisi II Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan 

Tahap pertama yang dilakukan adalah membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, pemindahana ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk awal.

Kemudian Presiden Jokowi akan merayakan HUT RI ke-79 RI di IKN baru pada 17 Agustus 2024.

Selanjutnya adalah pengembangan pusat inovasi dan ekonomi beriringan dengan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan IKN.

Tahap ini direncanakan dimulai pada 2025-2035.

Lalu pada tahun 2045, IKN baru ini diharapkan menjadi kota yang layak huni dan mencapai net zero carbon emission.

Selain itu juga menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Dian Erika Nugrahaeny)