TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya kembali memberikan ciri-ciri soal sosok yang akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru atau IKN.

Ciri-ciri tersebut disampaikan Jokowi setelah menghadiri peresmian Kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Jokowi menyebut calon Kepala Badan Otorita IKN bukan sosok yang berasal dari partai.

"Non-partai," ujar Jokowi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (22/2/2020).

Jokowi juga menyampaikan, pelantikan calon Kepala Otorita IKN akan diadakan dalam waktu dekat, yakni sekira pekan depan.

"Secepatnya, ya mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat membeberkan latarbelakang dari calon pemimpin Ibu Kota Baru ini.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 19 Januari 2022 lalu.

Menurutnya, kriteria calon pemimpin IKN adalah sosok dengan latarbelakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," ujar Jokowi.

Sementara, sebelum menyampaikan latarbelakang arsitek, Jokowi juga pernah menyebut empat nama tokoh pada Maret 2020 lalu.

Kala itu, ia menganggap keempat tokoh tersebut cocok sebagai calon pemimpin ibu kota baru.

Nama-nama tersebut yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Biaya Pembangunan IKN Nusantara: Kawasan Inti Semuanya dari APBN

Kemudian, mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Hingga mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

Namun, keempat nama tersebut dianggap gugur menjadi kandidat lantaran tidak memiliki latarbelakang arsitek.

Kriteria Ideal Calon Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP, Wandy Tuturoong pernah mengatakan, terkait Calon kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah merupakan sebuah kriteria yang ideal.

Pasalnya, Wandy menyebut bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang ditunjuk Presiden memang harus cakap soal infrastruktur.

"Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan memang relevan dengan itu," kata Wandy, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Bocoran Kriteria Calon Pemimpin IKN Nusantara Adalah Arsitek-Kepala Daerah, Hasto: Sangat Pas

Meski demikian, Wandy mengatakan, perlu diingat bahwa masih ada waktu kurang lebih dua bulan semenjak UU IKN ditetapkan untuk Presiden memilih.

Sehingga, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan memimpin IKN Baru.

"Nah, dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik, sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu," ucapnya.

Ia pun mengatakan, tetap keputusan menunjuk sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN ada di tangan Presiden Jokowi.

"Jadi saya kira, kita biarkan Presiden yang memang memiliki hak prerogratif soal itu," jelasnya.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Emil maupun tiga kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny, ataupun Nova dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Baca juga: Pengamat Nilai Tak Perlu Latar Belakang Arsitek untuk Pimpin IKN Baru, Sosok Ini yang Dibutuhkan

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi.

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Berita lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara