Jokowi Bicara soal Kepala Badan Otorita IKN, Tegaskan Bukan Orang Partai Politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait siapa yang akan diangkat menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru (IKN).
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
Sebelum akhirnya mematangkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Basuki mengatakan, pemindahan Ibu Kota bukanlah proyek tanpa persiapan.
Ia menerangkan, sudah sejak 2017 pemerintah telah mematangkan konsep IKN.
Bahkan, telah melakukan studi literatur di banyak negara.
"Kami sudah secara silent melakukan paling tidak studi literatur pemindahan ibu kota di dunia ada 99 kota yang kami pelajari. Dari yang berhasil hingga yang kami anggap kurang berhasil," ujar Basuki dalam diskusi "Menuju Ibu Kota Negara Baru", Rabu (23/2/2022).
Basuki memaparkan, pada Agustus 2019 lalu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo.
Saat itu, Kementerian PUPR diberikan tugas untuk merancang urban desain.
Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Sejumlah Seniman Senior Dukung Pembangunan IKN Nusantara
"Jadi tidak ujuk-ujuk. Kami untuk menterjemahkan visi beliau, setelah itu kami mengadakan sayembara. Kami melihat ada 3 level planning yang harus dilakukan dalam pemindahan kota ini," kata Basuki.
Dua di antara perencanaan itu, yakni makro dan meso. Saat ini, ucap Basuki, sudah memasuki tahap perencanaan detail.
Prioritasnya, adalah merevitalisasi hutan-hutan di kawasan IKN.
Basuki menjelaskan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN akan didahulukan untuk dibangun.
KIPP luasnya sekira 6.671 hektare. Dibagi tiga klaster, yakni KIPP, Kawasan Inti Pendidikan, Kawasan Inti Kesehatan.
"Sebesar Jabodetabek, sehingga nanti 70 persen hijau, 20-30 persen bangunan. Memang kota baru. Jadi siapapun yang ditunjuk sebagai badan otorita harus tahu visi presiden untuk mengimplementasikan," imbuh Basuki.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Dennis Destryawan)
