TRIBUNNEWS.COM - Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina menyita perhatian publik.

Pengamat sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan sudah selayaknya Indonesia bersikap netral terhadap perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

Selebihnya, Indonesia berharap jalan damai dapat dipilih oleh kedua belah pihak. 

"Saya berpendapat Indonesia sudah selayaknya bersikap netral dalam perang saat sekarang ini."

"Karena kita ingin memastikan jalan damai bisa ditempuh negara yang bertikai," kata Hikmahanto dikutip dari tayangan Kompas Tv, Rabu (2/3/3022).

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang meminta Rusia dan Ukraina dapat segera menyudahi peperangan.

Baca juga: AS Sebut Kemajuan Militer Rusia di Ibu Kota Ukraina Terhenti, Konvoi di Kyiv Hampir Tak Bergerak

Baca juga: UPDATE Perang Rusia Vs Ukraina: Upaya Pembunuhan terhadap Presiden Ukraina oleh Unit Elit Chechnya

Kendati demikian, Hikmahanto menyayangkan salah satu poin pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Dikhawatirkan, pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman penilaian publik.

"Tentu saya sangat sayangkan pernyataan dari Kemlu yang mengatakan bahwa serangan terhadap Ukraina, meskipun tidak menyebut Rusia, itu tidak dapat diterima."

"Karena bagi Rusia tentu apa yang disampaikan oleh Kemlu dianggap berpihak kepada Ukraina dan tidak berpihak pada Rusia."

"Oleh karena itu saya berharap bahwa ini diperbaiki dan tetap berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden yaitu stop perang."

"Dan kemudian mengusulkan resolusi yang intinya adalah para pihak mengakhiri perang di antara mereka, melakukan gencatan senjata dan kemudian meminta PBB untuk menurunkan peacekeeping yang akan menjaga perdamaian."

"Juga yang terpenting adalah keselamatan dari warga sipil di Ukraina," jelas Hikmahanto.

Baca juga: Enggan Ikut Jatuhkan Sanksi ke Rusia, Perusahaan Energi Jerman E.ON Tolak Tutup Pipa Nord Stream 1

Pernyataan Kemlu

Pada Jumat (25/2/2022) lalu, Kemlu merilis pernyataan menyikapi konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.

Poin kedua dalam pernyataannya tersebut dijelaskan bahwa serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima.

Untuk itu, Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Berikut isi lima poin pernyataan yang disampaikan Kemlu menyikapi konflik Rusia dengan Ukraina:

​1. Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

2. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia

Baca juga: Joe Biden Tegas Beri Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia, Bagaimana Soal Energi?

3. Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak  agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

4. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

5. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri,  telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah.

Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Inflasi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk waspada terjadinya inflasi.

Mengingat saat ini terjadi kelangkaan energi, sehingga tidak dipungkiri harganya naik.

Apalagi ditambah adanya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ini membuat harga untuk suatu energi, naik.

Baca juga: Krisis Energi Dampak Konflik Rusia-Ukraina Paling Nyata Bagi Perekonomian RI

Presiden menambahkan, angka inflasi di berbagai negara yang kini semakin naik juga menjadi tantangan bagi masyarakat.

"Artinya apa? Masyarakat yang ingin membeli barang harus membayar dengan harga yang lebih tinggi."

"Di beberapa negara ada yang sudah di atas 50 persen, di atas 30 persen, jangan dianggap enteng hal-hal seperti itu."

"Semua negara, harga BBM, LPG naik semuanya, hati-hati dengan kenaikan-kenaikan ini," terang Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)