Laporan Wartawan TribunSolo.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih menjadi pembahasan publik.

Diskursus mengenai isu itu ramai diperbincangkan oleh netizen di beberapa platform media sosial. 

Seperti diketahui, sebelumnya tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda dua hingga tiga tahun.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal meminta agar Presiden Joko Widodo segera menyatakan sikapnya, menerima atau menolak usulan dari parpol koalisinya tersebut. 

Apalagi, saat ini beredar informasi bahwa wacana penundaan Pemilu itu merupakan inisiatif dari istana. Menurut dia, selama Presiden belum membantah, maka isu tersebut akan terus bergulir. 

“Dengan cara apapun, pihak yang mendukung penundaan Pemilu akan terus melakukan gerilya politik,” kata Alif, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Alif mengatakan, pihak istana seharusnya segera membantah dan memberikan penjelasan kepada publik jika benar-benar tidak terlibat atas bergulirnya wacana penundaan pemilu tersebut.

Baca juga: Hentikan Praktik Kartel, PRIMA Apresiasi Langkah KPPU Panggil Produsen Besar Minyak Goreng

Presiden Jokowi juga harus secepatnya mengingatkan para ketua parpol koalisi pemerintah untuk tidak memperpanjang usulan inkonstitusional itu agar tidak memperkeruh keadaan. 

“Apalagi mereka adalah partai politik koalisi pemerintah yang notabene menjadi pendukung pemerintah,” ujarnya. 

Beberapa jam yang lalu, melalui kicauannya di twitter, @alifkamal__  alif menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini yang mengaku tidak bisa melakukan validasi atas tudingan yang beredar bahwa Istana berada di balik usulan penundaan pemilu lantaran sumber yang dikutip anonim. 

Alif menyampaikan, Faldo tidak perlu terjebak pada perdebatan terkait sumber anonim. Jika memang istana tidak menyetujui usulan itu, Presiden Jokowi segera menyampaikan bantahan dan penjelasan kepada masyarakat. 

“Bro @FaldoMaldini gak perlu debat soal sumber anonim. Kalau memang Istana tidak setuju dengan usulan 3 ketum partai itu, tinggal dibantah saja sama @jokowi,” tulis dia dalam tweet-nya.