TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana reshuffle atau perombakan kabinet kembali mengemuka.

Reshuffle itu disebut untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Kabar-kabar warung kopi infonya akhir Maret ini," kata Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Menurut Luqman, berdasarkan informasi yang ia terima, PAN bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan satu wakil menteri (wamen).

"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ucap Luqman.

Namun, Luqman belum bisa memastikan plot kursi menteri yang akan didapat oleh PAN. Luqman juga belum mendapatkan informasi lengkap mengenai isu reshuffle ini.

Baca juga: Elite PAN Mengaku Belum Dengar Informasi Soal Reshuffle Kabinet

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tak membantah soal kabar akan adanya reahuffle kabinet tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, soal reshuffle merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Soal reshuffle merupakan hak preogratif dari presiden Jokowi, meski isu reshuffle sudah lama sebenarnya," kata Awiek.

Awiek pun menilai, sangat wajar bila akhirnya partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Baca juga: Isu Reshuffle Mengemuka, PAN Disebut Bakal Dapat Jatah Menteri dan Wamen

Namun, hal sebaliknya jika PAN akhirnya tak bergabung dengan koalisi, itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ya kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja, namanya koalisi. Kalau pun kemudian PAN enggak jadi masuk kabinet, ya biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif presiden sebagai yang memiliki hak prerogatif," ucap Awiek.

Terkait hari reshuffle pada Rabu Pon, Awiek menyebut itu kembali kepada kewenangan Presiden.

Termasuk, soal menteri-menteri yang akan direshuffle oleh Jokowi.

"Apakah kemudian di Rabu Pon atau Rabu yang lain, semuanya ada di Presiden. Termasuk parameter menteri-menteri yang akan di reshuffle semuanya itu ada di Presiden Jokowi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, membantah dirinya telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak betul," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/3) lalu.

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet.

Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN. "(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas. (tribun network/yuda/umam/kompas.com)