TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah, agar merevisi dan menurunkan biaya ibadah Haji dan Umrah. 

Hal ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi mencabut kewajiban tes Polymerase Chain Reaction atau PCR dan karantina bagi pendatang dari berbagai negara. 

"Harus direvisi seluruh jenis-jenis pembiayaan yang menjadi kaitan dari protokol penanganan covid-19," katanya ditemui usai sowan ke Kiai Anwar Iskandar, Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).  

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menambahkan, banyak komponen yang bisa dikurangi dalam pembiayaan ibadah ke Tanah Suci. 

Ketua Umum DPP PKB itu juga menyambut baik penghapusan sejumlah aturan karena meredanya pandemi Covid-19. 

"Banyak itu komponen-komponen yang bisa dikurangi yang saya kira menyenangkan ini suasananya membaik. Harus dikurangi (biaya ibadah Haji dan Umrah)," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Mantan Ketua DPR RI itu meminta Kementerian Agama (Kemenag), segera menanggapi perubahan kebijakan dari Arab Saudi, termasuk mengevaluasi biaya perjalanan ibadah Haji 2022.

"Meminta Kemenag bersama pihak terkait segera membahas secara detail penyesuaian biaya haji 2022 dengan berbagai perubahan kebijakan protokol kesehatan di Arab Saudi. Sehingga diharapkan, penganggaran atau BPIH tahun ini bisa lebih efisien dibandingkan usulan yang disampaikan pemerintah," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu memastikan penyelenggaraan ibadah Haji 2022.

Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah agar melakukan komunikasi intensif dengan otoritas di Arab Saudi.

"Meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan pendekatan kepada pihak Saudi agar didapat kepastian penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah Indonesia tahun ini, sehingga pembahasan terkait biaya haji maupun kesiapan lainnya dapat segera diselesaikan secara matang," pungkas Bamsoet.(*)