Tribun

Kuasa Hukum Novel Baswedan Cs: Rekomendasikan Korban TWK Jadi ASN KPK, Bukan Polri

Gugatan yang dilayangkan pihaknya ke PTUN Jakarta agar KPK dapat melakukan evaluasi terkait hasil tes wawasan kebangsaan.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kuasa Hukum Novel Baswedan Cs: Rekomendasikan Korban TWK Jadi ASN KPK, Bukan Polri
Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra
Tim kuasa hukum eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alghiffari Aqsa (paling kanan) dan eks penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) saat ditemui awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alghiffari Aqsa menyatakan, gugatan yang dilayangkan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar KPK dapat melakukan evaluasi terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pihak tergugat dalam gugatan ini sendiri yakni Presiden RI Joko Widodo, lima pimpinan KPK, hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Alghif menyebut, evaluasi yang dimaksud dalam gugatan ini yakni agar para eks pegawai KPK yang tak lulus TWK untuk diangkat menjadi ASN di KPK, bukan di Polri.

"Meminta mengevaluasi TWK dan kemudian juga merekomendasikan agar meminta evaluasi TWK dan kemudian merekomendasikan agar para korban TWK diangkat sebagai ASN di KPK, bukan ASN di polri ataupun tempat lain," ucap Alghif usai sidang perdana di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022).

Dalam kesempatan yang sama, eks penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan, kalau gugatan yang dilayangkan pihaknya ini agar ke depan tidak ada pembiaran yang dilakukan para petinggi negara dalam proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan KPK.

Baca juga: Sebut Mantan Kolega Berbohong Dalam Sidang, Novel Baswedan: Integritasnya Berubah Cepat

"Poin utamanya adalah perbuatan sewenang-wenang, perbuatan melawan hukum itu tak boleh dimaklumi, tak boleh dibiarkan," ungkap dia.

Dalam gugatan yang teregister dengan nomor 46/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut, eks penyidik senior KPK itu juga menyatakan ada upaya pelemahan dalam pemberantasan korupsi dari para pimpinan KPK.

Hal itu berdasar kata dia, sejak dirinya bersama 57 pegawai lainnya tersingkir dari lembaga antirasuah karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

"Karena itu bukan sekadar masalah kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum yg dilakukan pr pimpinan kpk ataupun dalam hal lainnya, ataupun kerugian yg kami alami begitu juga dg pelangaran HAM yang mereka lakukan."

Baca juga: Gugat Jokowi, KPK dan BKN ke PTUN, Novel Baswedan: Jangan Biarkan Ada Perbuatan Melawan Hukum

"Tapi ada juga hal yg lebh penting yaitu upaya memberantas korupsi yang sedang dilemahkan dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Karena itu gugtan penting untuk dilakukan," kata dia.

Novel yang kini sudah bekerja menjadi ASN Polri menyatakan kalau para pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dengan memberhentikan para pegawai KPK termasuk dirinya.

Padahal berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau temuan Ombudsman RI, terdapat maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

Tak hanya itu, dalam temuan lembaga lainnya yakni Komnas HAM, bahwa dalam proses alih status menjadi ASN itu juga ada 11 poin dugaan pelanggaran HAm yang terjadi.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas