Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bantah Luhut Soal Pemilih Dukung Tunda Pemilu, Puan Sebut PDIP Punya Data Sendiri

Luhut mengatakan bahwa ada 110 juta warganet memiliki aspirasi untuk menunda Pemilu 2024. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Bantah Luhut Soal Pemilih Dukung Tunda Pemilu, Puan Sebut PDIP Punya Data Sendiri
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, bahwa pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun membantah klaim Luhut tersebut.

Puan yang juga Ketua DPP PDIP ini pun mengatakan, bahwa partainya memiliki data sendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan Pemilu.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," kata Puan saat ditemui di komplek Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Bahkan, Puan menyebut bahwa data yang dimiliki oleh PDIP pun berupa big data.

"Dan data kami partai politik, big data juga," ucapnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa ada 110 juta warganet memiliki aspirasi untuk menunda Pemilu 2024

BERITA REKOMENDASI

Bahkan, Luhut mengatakan, dirinya punya big data soal aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut dalam bicara-bincang di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022) lalu.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. 

"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas