TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama angkat bicara pasca mundurnya perusahaan asal Jepang, Softbank untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dirinya mendesak agar pemerintah tidak memperbesar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, Softbank digadang-gadang akan mengucurkan dana sebesar 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.428 triliun meski klaim tersebut dibantah oleh CEO SoftBank, Masayoshi Son.

“Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” ujarnya pada Senin (14/3/2022) dikutip dari laman DPR RI.

Sehingga, Suryadi meminta pemerintah agar mengkaji secara serius atas dampak penarikan investasi oleh SoftBank tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN.

Baca juga: Jokowi Gunakan Tenda Bekas Pakai Saat Berkemah di IKN Nusantara, Ada Buah dan Indomie dalam Tenda

Baca juga: Berkemah Semalam di IKN Nusantara, Presiden Jokowi Kembali ke Jakarta Hari Ini

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan mencari investor baru bukanlah sesuatu yang mudah.

Suryadi juga mencontohkan beberapa unsur kesulitan pemerintah dalam pembangunan proyek IKN Nusantara seperti adanya perang Rusia-Ukraina, situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi, hingga naiknya harga impor material seperti besi dan baja akibat terganggunya rantai pasok global.

Sehingga, kata Suryadi, risiko tersebut semakin menaikan biaya pembangunan proyek IKN tersebut.

“Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tutur Suryadi.

Berpindah pada hal lain, Suryadi juga mempertanyakan alasan mundurnya SoftBank tersebut yang mana bersamaan dengan pemerintah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Padahal, katanya, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.

“Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari invetor-investor baru untuk IKN,” ujar sosok yang juga menjadi anggota Panita Khusus (Pansus) RUU IKN DPR tersebut.

Suryadi juga menilai mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN meski SoftBank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital dibanding dengan proyek pemerintahan.

Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya

Hal itu, kata dia, mengacu pada Rencan Induk IKN yang disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 yaitu anggota TNI, Polri, dan BIN serta awal tahun 2024 yaitu dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN.

“Belum adanya kejelasan dari pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see,” jelas Suryadi.

SoftBank Mundur dari Proyek IKN

Diberitakan sebelumnya, perusahaan telekomunikasi dan media dari Jepang, SoftBank Group menyatakan tidak lagi berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Hal tersebut dikatakan pada Jumat (11/3/2022) lalu.

Hanya saja SoftBank menyatakan tetap berkomitmen untuk berinvestasi di bidang startup di Indonesia.

“Kita tidak lagi berinvestasi pada proyek ini (IKN Nusantara), tapi kita tetap melanjutkan investasi di Indoensia melalui perusahaan portofolion kami, SoftBank Vision Fund,” ujar SoftBank dikutip dari Nikkei Asia.

Baca juga: Kesan Jokowi saat Bermalam di Lokasi IKN Nusantara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpindahan ibu kota Jakarta pada 2019.

Kemudian, CEO SoftBank, Masayoshi Son menjadi anggota dari pengarah proyek tersebut dengan Pangeran Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serta mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Lalu pada 2020, Son bertemu dengan Jokowi di Jakarta untuk mendiskusikan potensi terkait proyek pemindahan ibu kota tersebut.

“Smart city baru, teknologi terbaru, kota yang bersih dan penuh dengan AI (Artificial Intelligence).”

“Hal tersebut lah yang membuat saya tertarik untuk mendukung (berinvestasi),” ujar Son.

Hanya saja terkait dana investasi yang dianggarkan, Softbank tidak mengatakannya kepada publik.

Sebagai informasi, SoftBank adalah investor mayoritas dalam proyek pembangunan IKN Nusantara bersama dengan perusahaan teknologi seperti GoTo dan Grab yang dikenal di Indonesia.

Sementara SoftBank Vision Fund saat ini berinvestasi di perusahaan asal Singapura, Funding Societies yang mengoperasikan pinjaman digital di Indonesia dan negara di Asia Tenggara lainnya.

Disebut  Bakal Investasi Sebesar 100 Miliar Dolar AS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berujar bahwa SoftBank bakal menjadi investor pembangunan IKN Nusantara.

Luhut berkata investasi yang ingin ditanamkan oleh SoftBank sebesar 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.400 triliun dikutip dari Tribunnews.

Ia pun merasa kaget dengan nilai investasi bombastis tersebut.

Hanya saja, pernyataan Luhut tersebut langsung ditepis oleh Masayoshi Son.

Ia mengatakan belum menentukan nilai investasi dalam rencana pembangunan IKN baru di Indonesia pada saat itu.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Diawali dengan Rehabilitasi Lahan

Son juga menyatakan pihaknya baru mendiskusikan potensi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dan mengaku tertarik dengan konsep kota pintar ibu kota baru tersebut.

“Kami belum memutuskan angkanya, kami baru mendiskusikannya, potensi-potensinya,” ujar Masayoshi setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada 10 Januari 2020.

Ia kembali menegaskan dalam pertemuan dengan Jokowi, kedua pihak sama sekali tidak mendiskusikan penanaman modal pembangunan IKN baru.

“Kami tidak mendiskusikan angka pasti. Tapi diskusi soal konsep kota pintar dengan teknologi baru, kota hijau, dan juga pengembangan AI.”

“Itu yang saya tertarik untuk dukung,” jelas Son.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Theresia Felisiani)

Artikel lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara