TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 harus melibatkan semua pihak. 

Menurut Yasonna, salah satu profesi yang berperan sangat strategis adalah profesi notaris. 

Kata dia, profesi notaris berperan penting untuk mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha dalam hal starting business dan peran lain yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Selain itu, notaris juga harus teliti menerima pengguna jasa dan turut mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Sebagai profesi yang sangat strategis, para notaris diharapkan bertindak profesional, jujur, amanah, dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” kata Yasonna, dalam Pelantikan Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat, di Gedung Ditjen AHU, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2022).

Untuk itu, menurut Yasonna, perlu dilakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notaris guna memastikan setiap Notaris menjalankan tugasnya sesuai kode etik jabatan notaris, serta memastikan bahwa segenap Notaris menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris; ada dua lembaga yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan dan perlindungan hukum terhadap notaris yaitu, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. 

Baca juga: Menkumham: Notaris Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi, Perlu Pengawasan Sesuai UU

Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris; dan Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan atau proses peradilan. 

Yasonna lalu menyampaikan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan jabatan notaris, yakni rencana masuknya Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force), di mana peran Notaris sebagai pihak pelapor yang wajib menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa). 

Berdasakan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan fakta bahwa pelaku TPPU seringkali memanfaatkan jasa Notaris dalam menjalankan aksinya. Oleh karenanya, notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. 

“Terhadap penerapan PMPJ tersebut, terdapat kewajiban Majelis Pengawas sebagai Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) bagi notaris untuk melakukan pengawasan kepatuhan penerapan PMPJ dan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan,” ungkap Guru Besar Ilmu Kriminologi, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.

Saat ini notaris di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 19.109 orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota, dengan jumlah akta yang dibuat per-tahun rata-rata mencapai lima juta akta. 

“Tugas Saudara sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yakni memastikan bahwa perilaku dan pembuatan akta-akta oleh notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Yasonna, yang merupakan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.