Menlu Retno: 96% Populasi Dunia yang Belum Miliki Akses Internet Ada di Negara Berkembang
Retno menyoroti ketimpangan akses internet, dimana 96% dari populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di negara berkembang.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Presidensi Indonesia melakukan Kick-Off Meeting tanggal 15 Maret 2022, yang dibuka dengan sambutan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno menyoroti ketimpangan akses internet, dimana 96% dari populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di negara berkembang.
Ia mendorong agar G20 menjadi motor penggerak investasi global untuk bangun infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau.
Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu sektor prioritas.
Baca juga: Menlu Retno: Vaksinasi Global Terus Berlanjut
“Kolaborasi dan kerja sama internasional harus terus didorong agar transformai digital dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk bagi negara berkembang," kata Retno dalam keterangannya.
Digital Economy Working Group (DEWG) merupakan kelompok kerja di bawah Sherpa Track G20 yang pertama kalinya berlangsung di bawah Presidensi Indonesia.
DEWG ditujukan untuk membahas kerjasamakonektivitas digital, kewirausahaan digital, pengurangan kesenjangan kecakapan digital, serta aliran data.
Kick off meeting ini merupakan awal dari rangkaian pertemuan DEWG dengan tema “Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering, and Sustainable Digital Transformation".
Fokus Indonesia di G20 juga terkait penguatan kerja sama global dalam digital literacy yang dinilai krusial untuk membantu masyarakat peroleh manfaat sepenuhnya dari transformasi digital.
Menurutnya, dua sektor yang perlu menjadi sasaran penguatan kapasitas adalah UMKM lokal dan pemerintah.
“Kerja sama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaan," sambungnya.
Baca juga: Menlu Rusia Sebut Pemimpin Barat Menggaungkan Isu Perang Nuklir
Presidensi Indonesia juga mendorong kerja sama internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman.
Dengan perkiraan potensi kerugian dari global data breaches capai USD 5 triliun hingga tahun 2024, aspek keamanan digital menjadi pertanyaan besar.
Untuk itu, Menlu Retno sampaikan bahwa jaminan privasi, mekanisme pembayaran yang aman, serta perlindungan konsumen yang jelas penting untuk bangun kembali kepercayaan.
