TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengakui adanya mafia yang selama ini menyebabkan minyak goreng langka di pasaran serta menyebabkan harganya naik.

Muhammad Lutfi bahkan mengakui tidak dapat melawan penyimpangan tersebut keterbatasan kewenangannya dalam undang-undang. 

Awalnya, Mendag menyampaikan data pasokan minyak goreng hasil domestik market obligasi (DMO) sebanyak 720 juta liter dan telah didistribusikan mencapai 570 juta liter. 

Dari total tersebut, kata Lutfi, pasokan minyak goreng ke Sumatera Utara periode 14 Februari hingga 16 Maret 2022 mencapai 60.423.417 liter dan data BPS pada 2021 jumlah masyarakat Sumut mencapai 15,18 juta orang.

"Jadi kalau dibagi, setara dengan 4 liter per orang dalam sebulan. Kemudian di Kabupaten Medan itu dapat 25 juta liter dan menurut data BPS mencatat 2,5 juta orang, sehingga satu orang menurut itungan dapat 10 liter," kata Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

"Lalu saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng," sambung Lutfi. 

Baca juga: Dua Kali Tak Hadiri Rapat DPR Terkait Minyak Goreng, Mendag Minta Maaf dan Jelaskan Alasannya

Menurut Lutfi, banyaknya pasokan minyak goreng tetapi tidak ada di pasar maupun supermarket, tidak hanya di Sumatera Utara saja tetapi terjadi juga di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. 

Di Jakarta, mendapat pasokan minyak goreng mencapai 85 juta liter dengan jumlah penduduk sebanyak 11 juta orang, dan Surabaya mencapai 91 juta liter minyak goreng. 

"Jadi spekulasi kami, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yangg mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tiga kota ini apa yang didominasinya adalah satu industri ada di sana, kemudian kedua ada pelabuhan," paparnya. 

Lutfi menyebut, minyak goreng yang seharusnya dinikmati masyarakat, tetapi ada yang diekspor secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan.

"Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Begitu saya bicara dengan Satgas Pangan, pertama kali yang dipunyai Kemendag ada dua, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 7 dan 8, tetapi cangkokannya kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini," tuturnya. 

Lebih lanjut Lutfi menyampaikan, pelajaran yang dapat diambil dirinya yaitu ketika harga berbeda dan melawan pasar begitu tinggi, Kemendag menyampaikan maaf tidak dapat mengkontrolnya.

"Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Kita punya datanya (pelaku penyimpangan) sekarang lagi diperiksa polisi, Satgas Pangan tapi keadannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Kita mesti bersama-sama melawan mafia ini," papar Lutfi.

Kritik PKS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah hadir dan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng yang sudah berlangsung berhari-hari.

"Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan  pemerintah dalam mengontrol harga," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/3/2022).

Jazuli menyebut aksi yang dilakukan spekulan atau mafia ini sangat menyengsarakan rakyat banyak. 

Untuk itu dirinya meminta tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit.

Menurutnya, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus benar-benar serius memperbaiki tata niaga kebutuhan pokok rakyat ini. Perbaiki dari hulu hingga hilir.

"Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit," katanya.

Kritik PDIP

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam, mengkritik keras Kementerian Perdagangan (Kemendag), akibat kelangkaan dan meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, terutama permasalahan minyak goreng.

Bahkan, Mufti menyebut Kemendag seperti macan ompong dan tak memiliki harga diri hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng.

Sebab, semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mendag tak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi, Kamis (17/3/2022).

"Kami melihat Kementerian Perdagangan seperti macan ompong, pak tidak ada harga dirinya bukan hanya terhadap rakyat tetapi di mata produsen minyak goreng," ucapnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.

"Sejak Januari sudah ada enam Permendag yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang berimplikasi positif kepada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Mufti mengatakan Lutfi tidak memiliki kebijakan yang tegas terhadap produsen minyak goreng. 

Lantas, dia mengkritik Lutfi ketika menetapkan kebijakan tidak melibatkan pelaku pasar.

"Seperti pada zaman Pak Enggar juga menyelesaikan komoditas minyak, gula, bawang putih. Kami melihat beliau mengayomi. Setiap mengeluarkan peraturan, mereka diajak makan, ajak berkomitmen, jam 3 pagi mereka konferensi pers. Saya tidak melihat Kemendag melakukan itu," pungkasnya.

Usut Mafia

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyebutkan bahwa tiga perusahaan diduga mengekspor minyak goreng kemasan dalam jumlah besar ke luar negeri.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Ashari Syam menjelaskan, praktik dugaan mafia minyak goreng tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan di Tanah Air.

"Secara langsung berdampak pada perekonomian negara, yaitu mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," ujar Ashari dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

Menurut Ashari, tiga perusahaan yang bekerja sama itu diduga telah mengekspor sekitar 7.247 karton minyak goreng ke luar negeri.

Ekspor minyak goreng kemasan tertentu tersebut dilakukan ketiga perusahaan secara bertahap sejak Juli 2021 sampai Januari 2022.

"Diekspor menggunakan 32 kontainer ke berbagai negara, salah satunya adalah Hong Kong," kata Ashari.

Berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor (PEB) yang didapatkan Kejati DKI, kata Ashari, perusahaan tersebut mengekspor 2.184 karton minyak goreng kemasan tertentu pada 22 Juli sampai 1 September 2021.

Setelah itu, perusahaan kembali mengekspor 5.063 karton minyak goreng kemasan pada 6 September 2021 sampai 3 Januari 2022.

Diberitakan sebelumnya, Kejati DKI Jakarta mengusut kasus dugaan mafia minyak goreng yang dilakukan tiga perusahan.

Ashari menjelaskan, penyelidikan dilakukan setelah Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Manthovani menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Prin-848/M.1/Fd.1/03/2021 tertanggal 16 Maret 2022.

"Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyelidikan terkait dengan kasus mafia minyak goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi," ujar Ashari.

Hingga kini, penyelidikan kasus mafia minyak goreng yang diduga dilakukan oleh tiga perusahaan tersebut masih terus dilakukan.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com