TRIBUNNEWS.COM - Isu penundaan pemilu 2024 kembali mencuat, setelah sempat beberapa waktu mereda.

Kali ini, isu penundaan pemilu dihebohkan dengan pernyataan yang berbeda dari kedua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terbaru, isu pemilu ditunda datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengaku mendengar banyak aspirasi warga yang mendukung pemilu ditunda.

Baca juga: Jelang Muktamar, Muhammadiyah Soroti Masalah Pemilu Hingga Sistem Presidensial

Disebutkan, ia sempat menerima pertanyaan mengapa anggaran pemiu sangat besar, padahal pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Di samping itu, Luhut juga mendengar banyak orang menilai kondisi saat ini, tanpa adanya pergantian presiden relatif lebih tenang.

Pemilu dikhawatirkan mampu mengubah situasi politik yang baik saat ini menjadi tidak tenang.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. "

"Kita mau damai, itu aja sebenarnya," umbuh Luhut.

Baca juga: Overview Tribunnews 17 Maret 2022: Big Data 110 Juta Versi Luhut

Diketahui, Luhut juga sempat mengklaim punya big data dimana 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu 2024.

Klaim Luhut ini pun mendapat kritikan dan keraguan dari sejumlah kalangan.

Ia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data yang ia punya, maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," ujar ini.

Pernyataan Luhut soal penundaan pemilu bertolak belakang dengan menteri di jajaran kabinet Jokowi lainnya, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Pada 7 Maret lalu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak pernah membahas soal penundaan pemilu, termasuk Presiden sendiri.

"Ditubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres."

"Baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun, tidak ada (pembahasan) di Pemerintah."

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," tegas Mahfud, Senin (7/3/2022) diberitakan Tribunnews.com.

Mahfud menjelaskan, Presiden justru meminta jadwal tanggal pemilu 2024 segera ditetapkan.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Jokowi saat saat rapat dengan KPU di Istana Merdeka, Kamis (11/11/2021) lalu.

"Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021. Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024, sesuai dengan yang diusulkan oleh KPU dan DPR."

"Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui KPU dan Pemerintah, melalui Raker di DPR tanggal 24 Januari 2022."

"Setelah itu Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menkopolhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang," terang Mahfud.

Baca juga: Tak Ada Lagi Negara yang Tunda Pemilu Pakai Alasan Pandemi

Jadi, menurut Mahfud, sikap Jokowi sudah jelas memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024.

Untuk itu, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak mendesak pemerintahan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden maupaun penundaan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024."

"Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah-masalah di luar itu yang menjadi urusan urusan di luar pemerintahan," sambung Mahfud.

Hingga berita ini dituliskan, pihak istana belum bersuara terkait bedanya pernyataan kedua menteri ini.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Galuh Widya)(Kompas.com/ Fika Nurul Ulya)

Baca artikel lain soal masa jabatan presiden