TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong dibuatnya Panitia Khusus (Pansus) terkait permasalahan minyak goreng. 

Pansus akan mencari tahu penyebab sebenarnya kelangkaan minyak goreng dan pelaku yang menimbun.

"Ini kan harus diteliti, ditindaklanjuti, dicari siapa sih para pelaku mafia minyak goreng ini, publik harus tau dong para pelakunya agar negeri ini tidak dimainkan oleh beberapa orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat," katanya, Jumat (18/3/2022).

'Makanya waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan Pak Rahmat Gobel dalam penutupanmya menyetujui untuk dibuat Pansus," sambungnya.

Baca juga: 2 Kali Absen Rapat di DPR, Mendag Bantah Mengelak Hindari Masalah Minyak Goreng 

Baca juga: Pemerintah Dinilai Gagal Mengatasi Masalah Minyak Goreng, Fraksi PKS Usulkan Hak Angket DPR

Menurutnya, rapat gabungan antara Komisi IV, VI dan VII secara umum menyetujui dibuatnya Pansus. 

Tinggal disetujui oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Dedi berharap, pekan depan pembuatan Pansus sudah ditindaklanjuti.

"Jadi kan bukan hanya minyak goreng saja, kita (Pansus) bisa tata niaga pangan untuk diungkap," terang Dedi.

"kayak kalah gitu loh, masa kita negara kita kalah oleh mafia," ujar bekas Bupati Purwakarta itu.

Dedi menambahkan, tujuan lainnya dibuatnya Pansus agar masalah kelangkaan pangan maupun minyak goreng tidak terulang pada tahun depan.

Terlebih, saat ini mendekati bulan Ramadan.

"Sekarang kan setelah harga minyak goreng kemas dihapus, diserahkan pada pasar minyak goreng jadi banyak tuh di pasaran, walaupun harganya mahal," ujarnya.

"Artinya kan para mafia ini nyimpen dulu barang, kemudian setelah dibuka ruang untuk bisa menjual dengan harga sesuai keinginan mereka, mereka hanya keluarin. Nah publik harus paham dong siapa saja," jelas politisi Golkar ini.