Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, saat ini kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mencapai 9 persen.

Meski begitu, Muhadjir mengatakan pengentasan kemiskinan justru semakin sulit.

"Makin dikit yang miskin bukan semakin mudah, justru semakin sulit untuk dihilangkan. Ibarat nasi liwet, ini adalah keraknya yang harus didatangi satu-satu," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (20/3/2022).

Didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Menko PMK mengunjungi salah satu wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Sabtu (19/3/2022).

Dalam kunjungannya, Muhadjir menemukan beberapa masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di sana, seperti banyaknya kondisi rumah yang tidak layak huni dan masih ada beberapa warga yang belum mendapat bansos.

“Tadi kita sudah lihat contoh konkret dengan berbagai permasalahan. Ada yang satu rumah tidak sampai 3x3 meter diisi oleh 7 orang, ada juga yang belum daftar BPJS padahal pemerintah sudah menyediakan gratis untuk warga miskin,” ungkapnya.

Menko PMK menginstruksikan kepala desa dan camat untuk lebih rajin mendatangi warganya yang miskin ekstrem untuk didata.

Baca juga: Menko PMK: Stabilitas Polhukam Pengaruhi Pembangunan SDM

“Hal ini bertujuan agar warga bisa mendapatkan bansos dan layanan kesehatan dari pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Menko PMK akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Wajak.

Mengingat lingkungan di sekitar Desa Wajak dirasa kumuh padahal Desa Wajak merupakan ibukota kecamatan.

“Wajak ini ibukota kecamatan tapi kumuh sekali. Saya akan minta bantuan Kementerian PUPR dalam anggaran untuk dibantu program KOTAKU,” tambahnya.

Akan tetapi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengutarakan bahwa mengentaskan kemiskinan ekstrem bukan hanya tugas Kemenko PMK, melainkan adalah tugas bersama.

Baca juga: Kemenko PMK: Indonesia akan Buktikan Komitmen Peningkatan Literasi di G20

“Tahun 2024 presiden menargetkan 0 (nol) persen untuk miskin ekstrem. Maka dari itu kita harus kerja habis-habisan untuk turun ke lapangan langsung, jangan gengsi, jangan jaga image, dan jangan cari pencitraan. Kita harus kerja tulus," pungkas Muhadjir.

Berdasarkan laporan data dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dari total penduduk 16.123 jiwa, data salur bansos di Desa wajak pada Program Sembako sebanyak 1.071 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdata.

Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebanyak 143 KPM dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 331 KPM.