Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menganggap usulan untuk membentuk hak angket dalam menuntaskan permasalahan minyak goreng di Indonesia kurang tepat.

"Kalau hak angket, menurut saya belum perlu," kata Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2022).

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan usulan hak angket yang digulirkan justru akan menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.

"Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi. Jadi, kita lihat dulu satu persatu masalahnya dan kita cari solusi yang terbaik untuk kebijakan ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Benarkah Mendag akan Membongkar Mafia Minyak Goreng dan Harga Bakal Turun Lagi?

Menyinggung adanya fraksi yang mengusulkan hak angket, Martin tidak bisa melarangnya karena semua fraksi mempunyai hak untuk mewacanakan dan mengusulkan hak angket.

"Ya usulan silakan saja. Tapi, kita lihat urgensinya seperti apa," kata Martin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa permasalahan minyak goreng maupun komoditas pangan lainnya cukup diselesaikan melalui Panitia Kerja (Panja).

Dan keputusan untuk membentuk Panja pun sudah disepakati semua fraksi yang ada.

"Kalau Panja sudah disimpulkan dalam Raker Komisi VI dengan Mendag untuk dibentuk Panja Komoditas Pangan. Jadi, tidak spesifik soal minyak goreng, karena kita lihat perlu untuk mendalami kebijakan stabilisasi harga bahan pokok, khususnya menyangkut pangan," jelas Martin.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Senator Jabar Eni Sumarni: Sebaiknya Kita Berempati Pada Penderitaan Rakyat

Diketahui, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya mengusulkan DPR untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

PKS menganggap, pembentukan Pansus Hak angket Minyak Goreng diperlukan untuk mengungkap secara transparan kasus kelangkaan dan mahalnya harga di pasaran.