TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi meluapkan kejengkelannya kepada sejumlah Kementerian dan Lembaga yang masih lakukan impor.

Padahal, produk yang diimpor tersebut sudah bisa diproduksi didalam negeri. Tidak main-main, Presiden juga mengultimatum agar seluruh jajaran kementerian dan Lembaga, seluruh pemerintah daerah dan BUMN untuk menggunakan produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, pada Jumat (25/3/2022).

Menanggapi hal tersebut, Darmizal MS, Ketua Umum Relawan Jokowi (RéJO) menilai bahwa kejengkelan Presiden Jokowi itu sangat beralasan dan tepat.

Baca juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Pengamat: Lucu, Presiden Seharusnya Tahu Persis

Presiden sudah berulangkali mengingatkan kementerian dan Lembaga serta BUMN untuk menggunakan produk buatan dalam negeri. Namun sampai saat ini, instruksi Presiden itu tidak diindahkan.

"Karena itu, RéJO terus mendukung Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Presiden, termasuk me-reshuffle kabinet, mengganti pimpinan Lembaga atau meminta Meneg BUMN untuk mengganti sejumlah Dirut BUMN," ujar Darmizal dalam keterangan tertulisnya.

Presiden Jokowi selalu bersungguh-sungguh dan serius dengan ucapannya.

Periode 2014 - 2019, Jokowi pernah menyampaikan akan membangun jaringan infrastruktur nasional.

"Ucapannya itu beliau buktikan dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Bahkan mungkin masuk kategoti pembangunan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujarnya dalam keterangan yang diterima Sabtu (26/3/2022).

Ia menambahkan, periode 2019 - 2024, Presiden Jokowi juga terus melanjutkan pembangunan, khususnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan jaringan ekonomi, pembelaan kepada UMKM dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri di jajaran pemerintahan dan BUMN.

Kejengkelan Presiden Jokowi tersebut tentu harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintahan.

Hentikan ketergantungan pada produk impor dan manfaatkan produk dalam negeri semaksimal mungkin, jelas Darmizal.

Kecintaan kepada produk dalam negeri itu adalah pondasi emas Indonesia memasuki Periode 2024 – 2029 mendatang, kata Darmizal menambahkan.

Menurutnya, program pembangunan  berkelanjutan tidak bisa hanya slogan dan lips service. Harus dipikirkan secara matang agar program pembangunan berkelanjutan itu dijalankan oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024.

"Saya pribadi selaku ketua umum RéJO, yang namanya pembangunan berkelanjutan itu, termasuk isu periodesasi masa kerja Presiden, yang saya pandang tidak mencederai prinsip dasar demokrasi."

" Di ijabah atau tidak diskusi yang berkembang tersebut, semua tergantung pada anggota Dewan Yang Mulia di DPR/MPR RI, mereka yang berkompeten dan berhak melakukan perbaikan aturan untuk itu. Pesta demokrasi tahun 2024 adalah golden way bagi Indonesia untuk Tumbuh dan Maju," ujar Darmizal.

Ancam Reshuffle Menteri

Seperti diberitakan, Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.

Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.

Tak yakin

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai ancaman reshuffle yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkesan hanya seperti menggertak sementara saja.

Dia berpandangan begitu karena sampai hari ini, ketika santer isu reshuffle kabinet terus berembus, Presiden Jokowi tetap tak melakukan perombakan kabinet.

"Saya tak terlalu percaya reshuffle Jokowi, memang antara omongan dan tindakan berbeda. Ada beberapa momen beliau menggertak akan mereshuffle justru sebaliknya tak dilakukan," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Jumat (25/3/2022).

Dia menyayangkan hal itu karena memang selama ini ada sejumlah menteri yang kinerjanya lemah.

"Tapi, Jokowi tetap mempertahankan, strong leadership Jokowi juga jadi agak lemah. Coba dia berani, tegas dan keras dan jangan mau di atur saya kira dia akhir masa jabatannya akan meninggalkan legacy yang baik," tambahnya.

Baca juga: Relawan Sebut Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet di Bulan Ramadan

Padahal, dikatakan Jerry, desakan publik  sampai para ahli terus bermunculan agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang gagal.

"Kalau yang pertama dicopot mungkin Mendag Muhammad Lufti, lalu Luhut Binsar Panjaitan," kata dia.

Bahkan, lanjut Jerry, Erick Thohir juga bisa dipertimbangkan untuk dicopot lantaran belum mampu membawa BUMN untung.

"Malah PLN rugi besar dan utang sampai Febuari 2022 yakni Rp400-an triliun dan Garuda Rp198 triliun. Tapi jagonya hanya pencitraan pilpres," pungkasnya.