TRIBUNNEWS.COM - Kasus pelaporan informasi bohong yang dilakukan Komandan Pos (Danpos) atau Komandan Kompi (Danki) Koramil di Gome, Kabupaten Puncak, Papua, kini sudah masuk tahap penyidikan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta proses hukum terhadap Danki ini segera dituntaskan.

Penuntasan proses hukum ini dilakukan agar kejadian serupa di lingkungan TNI ini, tidak terulang kembali.

"Saya ingin ada proses hukum Danpos ini atau Komandan Kompi (segera) dituntaskan."

"Supaya jadi pembelajaran juga (bagi prajurit TNI yang  lain)," kata Andika dikutip dari Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Momen Istri Panglima TNI Jajal Jet Tempur, Sempat Ingatkan Jenderal Andika Tak Naik Tangga Teknisi

Baca juga: Dinilai Punya Potensi, Dukungan agar Jenderal Andika Maju Pilpres 2024 Mulai Berdatangan

Andika tak menyangka, komandan kompi tersebut begitu pendek dalam mempertimbangkan aspek keamanan.

Panglima TNI ini pun membeberkan kebohongan laporan Danki tersebut.

"Hasilnya (Danki tersebut) berbohong, yang terjadi bukan yang dilaporkan. Dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh Danki dari Komandan Batalyon."

"Misalnya dikatakan dia (Danki) mengeluarkan pengaman pos itu ke titik, A ternyata yang dilakukan itu ke proyek galian pasir," kata Andika.

Menurut Andika, Danki tersebut sengaja tak melaporkan pengamanan proyek galian pasir ke komandan Batalyon setempat karena khawatir akan menimbulkan pertanyaan.

Sebab, diketahui aktivitas proyek galian tersebut tidak mengantongi izin dari atasan.

Dengan disembunyikannya pengamanan proyek galian pasir tersebut, kata Andika, komandan kompi sama saja telah menyepelekan potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Jenderal Andika Beberkan Kejanggalan Kronologi Gugurnya 3 Prajurit TNI di Distrik Gome Papua

Menurutnya, meski prajurit meninggal dunia karena penyerangan yang dilakukan KKB, kelalaian komandan kompi tetap ikut andil dalam peristiwa tersebut.

Terkait dengan masalah tersebut, Andika juga mencurigai ada faktor uang keamanan di balik peristiwa itu.