Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti pernyataan Sekjen DPR RI Indra Iskandar soal pengadaan gorden DPR RI yang harganya mencapai Rp 48 miliar.

Diketahui, pihak DPR menyebut gorden tersebut terakhir kali diganti pada 2009 dan keinginan pihaknya memberdayakan produk dalam negeri.

"Informasi ini juga perlu dicek ulang karena seingat saya tahun-tahun itu kompleks perumahan DPR sedang dalam tahap renovasi. Baru selesai direnovasi pada 2011," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Alasan Indra yang mengatakan bahwa gorden yang akan dibeli berasal dari produk dalam negeri, dikatakan Lucius, juga tak bisa jadi pembenaran proyek pengadaan gorden.

"Seolah-olah kita harus menerima pemborosan anggaran hanya karena mau mendukung produk dalam negeri? Jika gorden yang mau disediakan berasal dari produk di dalam negeri, harusnya anggarannya bisa ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak APBN," kata dia

Apalagi, Lucius menyebut, kondisi perekonomian bangsa yang belum pulih secara penuh.

Baca juga: Formappi Soal DPR Anggarkan Gorden Rp 48 Miliar: Wajah Parlemen yang Miskin Kepedulian

"Kemudian fenomena kelangkaan minyak goreng, serta berbagai barang kebutuhan pokok lain seharusnya merupakan indikator utama bagi DPR untuk mempertimbangkan proyek-proyek tidak mendesak apalagi untuk pihak sendiri," katanya

Dia pun mengatakan pembahasan anggaran bersama pemerintah, DPR seharusnya paling paham tentang kebutuhan anggaran yang mendesak di tahun 2022.

"Pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR agar mereka tak justru mengubah nafsu bermewah-mewah dan narsis," katanya.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar buka suara terkait penganggaran puluhan miliar untuk pengadaan gorden di rumah dinas anggota Dewan di Kalibata.

Indra mengungkapkan, sejak 2020 pihaknya banyak menerima keluh kesah dari anggota DPR yang menempati rumah dinas karena banyak gorden yang telah rusak.

Baca juga: Alasan DPR Anggarkan Pengaspalan & Penggantian Gorden: Tuan Rumah G20 hingga Tak Pernah Ganti Gorden

Bahkan, ada pula yang rumah dinas yang tak memiliki gorden dan vitrase.

Indra menyebut, terakhir kali memang pergantian gorden itu dilakukan pada 2009 atau sekitar 13 tahun yang lalu.

"Perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 memang banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesekjenan untuk pergantian gorden dan vitrase di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak. Karena saya sudah sampaikan gorden itu terakhir diganti di ada pergantian sebagian di tahun 2009. Sudah sekitar 12 13 tahun yang lalu," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, sebenarnya Kesetjenan DPR RI telah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan sejak 2019.

Namun, pagu anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kemenkeu tidak mencukupi, sehingga pengadaan gorden dan vitrase baru bisa terlaksana di 2022 ini.

Baca juga: Belum Diganti Sejak 2015, Anggaran Gorden dan Vitrase di Rumah Dinas Anggota DPR Rp 48,7 miliar

"Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Ada pengadaan gorden sebagian itu di tahun 2009," ucap Indra.

Lebih lanjut, untuk pengadaan barang itu Indra menyebut dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

Dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 48,7 Miliar itu bakal digunakan untuk pengadaan gorden di 505 rumah jabatan atau sekitar Rp 80 juta per rumah.

"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKSnya," pungkas Indra.