TRIBUNNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) mengatakan konsumsi solar subsidi pada tahun ini akan melebihi kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).

Nicke melihat perekonomian di Indonesia mulai pulih, sehingga ia memprediksi konsumsi solar subsidi bisa meningkat yakni mencapai 16 juta kiloliter (KL).

Dimana melebihi kuota yang ditargetkan tahun ini sebanyak 14,09 juta KL.

"Jadi kalau lihat targetnya 14,9 juta KL, tapi kami prediksi naik ke 16 juta KL. Sampai akhir tahun ada kenaikan 14 persen kuotanya tapi supply turun lima persen," ungkap Nicke.

Baca juga: Penyebab Kelangkaan Solar Subsidi di Jawa dan Luar Jawa Menurut Pertamina

Baca juga: Jeritan Pengusaha Truk Akibat Solar Subsidi Langka, Nelayan Sampai Rela Menginap di SPBU

Nicke menyayangkan tingginya permintaan pada tahun ini tidak dibarengi dengan peningkatan di sisi pasokan. 

Hal itu juga menurutnya menjadi faktor langkanya solar saat ini. 

Kuota solar subsidi tahun ini menurun lima persen ketimbang kuota di tahun 2021.

"Gap ini lah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai," katanya.

Menurutnya, konsumsi solar subsidi hingga per Februari 2022 pun sudah melebihi kuota hingga 10 persen.

Realisasi penyaluran solar subsidi per Februari 2022 mencapai 2,49 juta KL dari yang seharusnya 2,27 juta KL.

Selain itu, kata Nicke, terdapat perbedaan harga yang terpaut jauh antara solar subsidi dan nonsubsidi yakni sekitar Rp 7.800 per liter

Menurutnya, dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah melalui regulasi level Keputusan Menteri untuk menghindari penyelewengan solar bersubsidi. 

Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran.

DPR Minta Pemerintah Tambah Kuota Solar Subsidi

Sehubungan dengan itu, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk menambah kuota solar subsidi.

Tak hanya itu, DPR juga meminta pengawasan distribusi yang ketat agar nantinya subsidi tepat sasaran.

"Setelah tidak ada PPKM, dulu bis yang antre cuma dua atau tiga. Tapi kan sekarang kadang-kadang sampai seratus jejeran antreannya. Dan angkutan barang juga antreannya tinggi,"

"Harapan kami ditingkatkan lagi kuota bio solar karena kebutuhannya sangat tinggi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi, dikutip dari laman DPR.

Khilmi juga meminta Pertamina untuk selalu memantau traffic penjualan dan kebutuhan solar di berbagai daerah.  

Baca juga: Operator Bus Keluhkan Kelangkaan Solar di Wilayah Sumatera

Baca juga: Solar Subsidi Langka di Mana-mana, Ekonom: Penyalurannya Harus Diawasi

Senada dengan Khilmi, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengeluhkan perihal masih langkanya solar di SPBU.

Menurut Andre, antrean solar di SPBU pada dapilnya seringkali sangat panjang dan mengular.

"Faktanya solar masih mengantre, yang perlu dicatat bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan,"

"Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Harus bekerjasama denga aparat untuk melakasanakan Perpres ini. Karena faktanya kita masih melihat antrean di SPBU secara mengular," kata Andre. 

Baca juga: Perjuangan Nelayan di Gresik Demi Solar Subsidi, Antre dari Malam hingga Pagi di SPBU

Ia juga meminta agar ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.

"Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp500 juta jangan nganteri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri ESDM,"

"Supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subdisi itu yang mendapatkannya"

"Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas, dan mengganggu pergerakan ekonomi lain," ujar Andre. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Seno Tri)