TRIBUNNEWS.COM – Pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat berperan penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Seminar Lokakarya Nasional ADINKES yang bertemakan Transformasi Pelayanan Kesehatan, Rabu (30/03/2022).

“Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Data tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, hingga Pemerintah Daerah untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. Dengan begitu, ini juga mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan bisa digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN-KIS,” kata Ghufron.

Ghufron menyampaikan, dalam keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki, BPJS Kesehatan juga membuka akses bagi masyarakat untuk dapat melihat data-data terkait pengelolaan Program JKN-KIS melalui Dashboard JKN. Data-data tersebut berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta data pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.

Selain itu, BPJS kesehatan juga memiliki dashboard yang khusus bisa diakses oleh para pemangku kepentingan, seperti Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah di tiap-tiap kabupaten/kota. BPJS Kesehatan pun turut melaksanakan fungsi dan tugas PPID untuk proses permintaan data. Menurutnya, hingga saat ini, sudah banyak para peneliti, baik dari akademisi hingga praktisi yang telah memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan untuk membuat penelitian di bidang kesehatan.

“Bahkan, saat ini BPJS Kesehatan sudah meluncurkan Jurnal JKN yang digunakan untuk mendokumentasikan karya ilmiah yang telah dilakukan baik secara nasional maupun internasional dalam bentuk digital. Harapannya, dengan upaya keterbukaan informasi dan data BPJS Kesehatan akan membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membuat rekomendasi kebijakan Program JKN-KIS sehingga dapat membangun sistem kesehatan yang baik di daerah,” jelas Ghufron

Ghufron melanjutkan, dalam ekosistem JKN, seluruh sistem pelayanan yang diterapkan oleh fasilitas kesehatan sudah terintegrasi ke dalam JKN Integrated Care. Diawali dari peserta mengakses aplikasi Mobile JKN untuk mengambil antrean yang telah terintegrasi di sistem Primary Care pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga pemberian pelayanan di rumah sakit.

“Seluruh data yang terhubung dan dikumpulkan ke dalam sistem JKN Integrated Care, yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan tata kelola dan regulasi khususnya mengenai pengelolaan keamanan data dan informasi, kemudian data tersebut dianalisis dan divisualisasikan ke berbagai pemangku kepentingan sesuai kebutuhan Pemerintah Pusat dan Daerah hingga para akademisi dan peneliti,” ungkap Ghufron.

Pada kesempatan tersebut, Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Tubagus Rachmat Sentika yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kesehatan di tingkat daerah juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Menurutnya, dinas kesehatan setempat harus bersinergi dengan seluruh FKTP untuk melaksanakan edukasi terkait skrining kesehatan.

“Seluruh FKTP juga harus memperkuat edukasi ke masyarakat bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi kesehatan secara dini. Dengan demikian nantinya peserta juga bisa mendapat rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan, ini bisa menjadi perhatian khusus agar kondisi kesehatan masyarakat di daerah tetap terjaga,” tutup Rachmat. (*)