TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Surya Tjandra, Wamen KLHK Alue Dohong, dan sejumlah Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan, mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (31/3/2022).

Kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya DPD RI untuk melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara dan mamastikan tetap on the track.

“DPD RI perlu melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara, agar tetap on the track. Walau kita mendukung pembangunan ini namun dukungan harus realistis, dengan melihat berbagai sisi lain, seperti sosial, budaya, dan juga masyarakat lokal. Kami ingin pembangun ini berjalan namun masyarakat lokal juga harus mendapatkan tempat,” katanya di Titik Nol IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (31/3/2022).

Mahyudin menegaskan perlunya DPD hadir melihat secara langsung lokasi IKN Nusantara dan memitigasi berbagai potensi masalah yang terjadi dalam proses pembangunan ibu kota baru ini.

Apalagi menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sejak awal sudah menuai pro dan kontra di tengah bangsa Indonesia.

“Kita sekarang berada di titik nol IKN Nusantara, yang memang selama ini banyak menuai pro dan kontra. Maksudanya ada yang setuju mendukung, ada pula yang menolak, dengan menguji materi ke MK, bahkan ada yang sedikit melecehkan. Maka kami dari DPD perlu hadir untuk melihat secara langsung, menginventarisir masalah, dan memastikan pembanguna on the tract,” katanya.

Baca juga: SAYEMBARA IKN: Jadwal, Syarat Peserta, Tata Cara Pendaftaran, Besaran Hadiah Uang

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru ini layak disebut proyek monumental di Indonesia, yang idenya sudah ada sejak era Bung Karno, Soeharto, Habibie, sampai SBY.

Gagasan pemindahan ibu kota ini, bahkan terus berjalan seiring silih bergantinya kepemimpinan nasional, dan baru di era Presiden Jokowi menurutnya bisa diwujudkan, sebagai upaya mewujudkan pemerataan di Indonesia.

“Sejak era Bung Karno, sudah ingin memindahkan ibu kota dari Jakara ke Kalimantan. Era Soeharto juga sudah ada wacana memindahkan ibu kota ke Jonggol. Di era Habibie dan SBY juga sempat ada wacana serupa. Baru di era Presiden Jokowi ini terjadi. Dengan Ide besarnya, agar pemerataan pembangunan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Mengingat Kaltim ini berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, dengan daya dukungnya yang juga baik,” katanya.

Baca juga: Politikus PAN: Frasa Madrasah Tidak Boleh Hilang Dalam Draf RUU Sisdiknas

Untuk itulah, Mahyudin meminta kepada semua pihak untuk mendukung pemindahan ibu kota ini.

Mengingat ide pemindahan ibu kota ini menurutnya sangat mulia, dan demi kebaikan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Namun, IKN Nusantara harus dibangun untuk jangka panjang, karena menurut Mahyudin, proyek ini akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia.

Baca juga: Belajar Dari Pandemi Covid-19, Kepala BIN Sebut IKN Didesain Jadi Kota Tangguh Bencana dan Wabah

“Kita harus support Pak Presiden bersama-sama, jangan biarkan presiden pasang badan sendiri, karena pemindahan IKN ini adalah ide mulia. Namun, kita tidak ingin membangun yang sifatnya hanya untuk esok hari atau lima tahun ke depan, kita ingin membangun untuk beribu-ribu tahun mendatang. Ini adalah proyek monumental yang akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kita berharap, semoga pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar,” katanya.

Dalam kunjungan kerja Pimpinan DPD RI itu, turut hadir beberapa anggota DPD asal dapil Kalimantan, antara lain Marthin Billa, Hasan Basri, Zainal Arifin, Ajbar, Andri Singkarru, dan Fernando Sinaga.