Tribun

Masa Jabatan Presiden

Komisi II DPR Cecar Soal Deklarasi Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Begini Jawaban Mensesneg

Komisi II DPR RI mempertanyakan persoalan deklarasi mendukung Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdes

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Komisi II DPR Cecar Soal Deklarasi Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Begini Jawaban Mensesneg
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2022). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi peran para perangkat desa yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air hingga kasus aktif harian Covid-19 terus menurun. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Lukas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI mempertanyakan persoalan deklarasi mendukung Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar beberapa waktu lalu.

Hal itu terjadi saat Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Pertama, pertanyaan itu datang dari Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Dia mempertanyakan peran dari Setneg sehingga bisa terjadi deklarasi dukung penambahan masa jabat presiden oleh Apdesi.

"Untuk Pak Mensesneg, ini masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa, ini harus kami tanyakan. Karena salah satu dari fungsi Setneg adalah dukungan teknis admininstrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah ini berarti di tempat bapak," kata Ihsan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (4/4/2022).

"Apakah ini memang sudah pernah dibahas? bagaimana bapak melihat isu ini? bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," imbuhnya.

Kemudian, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mempertanyakan hal yang sama.

Mardani juga mempertanyakan adakah anggaran negara yang dipakai untuk mendukung deklarasi Jokowi tiga periode itu.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan (pemilu), karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi," ucap Mardani.

Baca juga: Ingatkan Kades Tak Boleh Berpolitik, PDIP: Dukungan Apdesi Presiden 3 Periode Melawan Konstitusi

Merespon pertanyaan anggota Dewan itu, Pratikno mengakui memang dirinya mendampingi kepala negara di acara Silaturahmi Apdesi itu.

Namun, dia membantah bahwa saat deklarasi digelar, Presiden Jokowi dan rombongan telah meninggalkan acara silaturahmi itu.

"Mengenai pertanyaan tentang Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut. Jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Pak presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," kata Pratikno.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," lanjutnya.

Kemudian, Pramono Anung juga turut menjawab soal dukungan Apdesi itu.

Dia menegaskan tidak anggaran dari Setneg, Seskab maupun KSP yang digunakan untuk acara tersebut.

"Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono.

Pramono juga menegaskan sikap Jokowi yang taat konstitusi menanggapi isu penambahan masa jabat presiden.

Namun, hingga saat ini masih ada saja pihak-pihak yang mencoba mendorong isu penambahan masa jabat presiden.

"Kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amandemen itu dilakukan," pungkasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas