Tribun

Minta Moldoko Selesaikan Masalah Tanah Rakyat di Dumai, Tidak Perlu Sampai Viral di Tiktok

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyoroti soal permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Minta Moldoko Selesaikan Masalah Tanah Rakyat di Dumai, Tidak Perlu Sampai Viral di Tiktok
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Wakil Ketua Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyoroti soal permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat.

Dimana, ada temuan Komisi II DPR, sejumlah tanah rakyat yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) justru tiba-tiba berubah menjadi kawasan perhutanan.

Hal itu disampaikan Junimart saat rapat kerja bersama Kepala KSP Moeldoko serta Mensekneg Pratikno di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/4/2022).

Mulanya, Junimart mengatakan bahwa ada sekitar 500 ribu sertifikat tanah rakyat di Dumai yang memiliki sertifikat hak milik, tiba-tiba berubah menjadi kawasan perhutanan.

"Banyak tanah-tanah rakyat bahkan yang sudah punya SHM, itu bisa menjadi kawasan hutan. 500 ribu sekian sertifikat hak milik di Dumai sekarang kawasan hutan. Ini bagaimana ceritanya Pak (Moeldoko)?" kata Junimart.

Politisi PDI Perjuangan ini juga sempat menanyakan permasalah itu kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Namun, pihaknya justru kaget karena Menteri Sofyan mengakui bahwa tak ada koordinasi terkait permasalahan itu.

Menurutnya, permasalahn itu akan merugikan masyarakat yang akan mengajukan perbankan lewat sertifikat tanah.

Baca juga: Komisi II DPR Keluhkan Sengketa Pertanahan yang Tak Kunjung Selesai kepada Menteri ATR/BPN

"Saya sempat tanyakan ke Menteri ATR, apa tidak ada koordinasi nih. 'Tidak ada Pak koordinasi'. Silakan cek Pak Sofyan Djalil. Bayangkan Pak, sudah lebih dari 20 tahun itu sertifikat hak milik tiba-tiba menjadi kawasan hutan," ucap Junimart.

"Artinya apa kalau sudah begitu, perbankan sudak tidak mau menerima sertifikat itu menjadi bagian dari agunan," sambungnya.

Junimart juga mengatakan, bahwa seharusnya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Pasalnya, Moeldoko dapat melaporkan langsung permasalah itu kepada Presiden Jokowi.

Sehingga, tidak sampai masyarakat yang dirugikan tersebut bersurat ke Presiden Jokowi. Apalagi sampai viral di media sosial.

"Ini point-point yang perlu saya sampaikan ke Pak KSP, bapak kan tinggal melapor ke Pak Presiden, sudah bekerja sedemikian jadi tidak perlu rakyat yang bersurat ke KSP," terangnya.

"Tidak perlu rakyat bersurat ke presiden, atau viral jadi tiktok gitu Pak," jelasnya.
 

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas