TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengungkap dinamika Otonomi Daerah (Otda) selama pandemi Covid-19 dalam 2 tahun belakangan.

Menurutnya otonomi daerah tak bisa dilepaskan dari realita politik elektoral.

Padahal seharusnya hubungan antara Pemprov dan Kab/Kota itu koordinatif.

"Hubungan antara Provinsi dan Kab/Kota ini tidak instruktif tapi koordinatif. Kita konsepnya adalah ini strategi kita bagaimana menjalankan jadi ya koordinatif tidak instruktif sepenuhnya," kata Emil di webinar Dua Dekade Otonomi Daerah: Problematika, Tantangan, Peluang Penguatan Menuju 2045, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Umumkan Cuti Bersama Lebaran, Menko PMK: Pemerintah Kebut Vaksinasi Booster

Baca juga: Menteri PPPA: RUU TPKS Sepakat Diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II 

Eks Bupati Trenggalek itu mengatakan, pemerintah kabupaten/kota akan merasa enggan ketika harus menerapkan kebijakan yang diinisiasi pemerintah provinsi.

Hal tersebut dikarenakan adakalanya kebijakan itu berpotensi timbul pertentangan dari pendukungnya. 

Contohnya kala pemprov harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus ditindaklanjuti juga di kabupaten/kota.

Namun terkadang para wali kota dan bupati enggan karena warga dan pelaku usaha di wilayahnya merupakan elektoratnya. 

Sehingga ia membebaskan pemerintah Kab/Kota untuk memilih apakah mereka menjadi sukarelawan atau given (mendapat rekomendasi dari pemprov Jatim).

Baca juga: 1,53 Juta Dosis Vaksin Covid Kedaluwarsa Bulan April, BPOM: Kedaluwarsa Vaksin Beda dengan Makanan

"Pada saat itu memang kita punya pilihan apakah kemudian Kab/Kota bisa menerapkan secara volunteer. Jadi mereka sendiri yang menerapkan,"

“Jadi pada saat provinsi menerapkan posisi bagi Wali kota dan Bupati mereka given, mereka ini 'bukan saya yang menginisiasi, jadi kalau saya harus galak-galak kepada pelaku usaha, galak-galak kepada warga, saya enggan, karena mereka adalah elektoral saya'," kata Emil.

Politikus Demokrat ini juga menjelaskan bahwa konsep dari pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kedekatan politik setiap pemimpinnya kepada rakyat.

Karena semakin kepala daerah dekat dengan daerahnya maka semakin berpengaruh setiap individu terhadap kebijakan dari pemerintahan yang bersangkutan.

Emil mengatakan bahwa terdapat banyak yang setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Pemprov, namun cenderung diam ketika ada yang protes.

"Tiap kali ada yang protes yang setuju diam bukan malah membela. Jadi tiap kali kita dihantam di medsos karena kebijakan yang kita ambil akhirnya setuju cenderung diam. Itulah dinamikanya,” kata Emil.