Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Adapun aksi unjuk rasa direncanakan bakal berlangsung hari ini Senin (11/4/2022).

"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," ujar Sigit dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Sigit juga meminta peserta unjuk rasa dan pihak kepolisian mengantisipasi adanya penumpang gelap.

Adapun penumpang gelap yang dimaksud asalah oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.

Baca juga: Kapolri Minta Mahasiswa Waspadai Adanya Penyusup Dalam Aksi Demonstrasi Hari Ini

Menurut Sigit, antisipasi itu diperlukan agar aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi.

Sigit menyatakan kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok.

"Terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses," ungkapnya.

Baca juga: Jelang Demo 11 April, Petugas Amankan Sejumlah Titik di Banten dan Antisipasi Pelajar Masuk Jakarta

Sigit menyatakan bahwa pihaknya menginginkan gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan.

Apalagi, kata dia, aksi ini digelar saat bulan suci Ramadan.

"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," jelas dia.

Demo 11 April 2022

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Negara dan DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Demonstrasi digelar sebagai aksi lanjutan, di mana sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memenuhi enam tuntutan mereka dalam waktu 14 hari.

"Aksi ini adalah aksi lanjutan dari sebelumnya, yang pada sebelumnya kita mengultimatum bahwa 6 tuntutan kita harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu 14 hari," terang Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, Jumat (8/4/2022), kepada Tribunnews.com.

Lebih lanjut, Luthfi menerangkan BEM SI rencananya akan memulai unjuk rasa mereka pada pukul 13.00 WIB hingga pihak Istana merespons aksi mereka.

Baca juga: Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas Persiapan Pemilu, Dipastikan Digelar 14 Februari 2024

Ia memperkirakan akan ada seribu mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa.

Seribu massa itu ditargetkan berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER.

Saat ditanya perkara izin, Luthfi mengklaim pihaknya telah melayangkan surat ke Polda Metro Jaya.

Namun, menurutnya surat tersebut bukanlah surat izin, melainkan pemberitahuan.

"Estimasi massa aksi 1.000 mahasiswa, dari berbagai kampus di Indonesia," ucap Lutfhi, dikutip dari Kompas.com.

"Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan," tambahnya.

Ia pun memastikan unjuk rasa pada 11 April 2022 akan berlangsung secara damai.

Baca juga: Respons Demo 11 April, Adian Napitupulu Bela Jokowi Lewat 2 Tulisan, Ungkap Harga BBM Tiga Presiden

Luthfi menerangkan, secara garis besar ada enam tuntutan yang akan disampaikan.

Berikut enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI pada Jokowi, Senin mendatang:

1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;

2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;

3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;

4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;

5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;

6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.