TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak untuk membuka big data penundaan pemilu di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Hal itu dikatakan Luhut saat agenda pertemuan dengan Rektor UI di Balai Sidang UI secara tertutup, Selasa (12/4/2022).

"Mau kalian apa? Biar saya jawab," tanya Luhut menghampiri gerombolan mahasiswa berseragam hitam.

Baca juga: Sosok 3 Tersangka Pengeroyokan Ade Armando Masih Buron, Dhia Ul Haq, Abdul Latif, dan Ade Purnama

Mahasiswa yang mendemo Luhut tersebut diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Mereka juga mengibarkan bendera kuning serta membentangkan tulisan 'turut berduka cita atas meninggalkan demokrasi UI dan Indonesia.'

Dalam dialog singkatnya, BEM UI meminta penjelasan Menko Luhut terkait big data yang pernah diutarakan dalam sebuah podcast.

BEM UI mendesak Luhut bertanggung jawab atas wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kata Kapolres: 92 Remaja Menginap di Polres Tangerang, Terciduk Hendak Ikut Demo BEM SI di Jakarta 

Berikut perdebatan mahasiswa yang berdemonstrasi dengan Menko Luhut:

Mahasiswa: Terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, harus terus untuk ditegaskan oleh Pemerintah menolak wacana tersebut.

Kita baca di media bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menyuruh ketua partai untuk mewacanakan penundaan pemilu.

Kita minta Bapak klarifikasi dan kita minta Bapak buka big data, apakah Bapak berani, Pak. Silakan, Pak!

Luhut: Siapa yang bilang saya minta presiden 3 periode?

Mahasiswa: Kita baca di media, Pak!

Luhut: Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode.

Mahasiswa: Berarti Bapak menolak wacana penundaan pemilu, Pak?

Luhut: Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan.

Mahasiswa: Ada buktinya nggak, Pak? Ada datanya nggak? Buka big data! Atau Bapak yang minta?

Luhut: Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional.

Mahasiswa: Tapi bapak pejabat publik, Pak?

Luhut: Saya punya anak juga mahasiswa, jadi kalian jangan emosional. Kalian dengerin juga, jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silakan. Nanti dengan istrimu beda pendapat tidak harus berantem.

Mahasiswa: Kita sepakat mungkin kita berbeda pendapat dalam demokrasi, tapi Bapak pejabat publik, perlu mempertanggungjawabkan big data ke kita semua

Luhut: Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya data

Mahasiswa: Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode, penundaan pemilu

Luhut: Kamu berasumsi, tidak boleh. Sudah dijawab sama Presiden, Presiden sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024.

Mahasiswa: Jadi apakah benar ada big data? Atau penundaan pemilu atas keinginan siapa?

Saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Saya hanya sampaikan ada data begini.

Mahasiswa: Kita minta dibuka!

Luhut: Kalau sepakat saya nggak sepakat boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak?

Mahasiswa: Nah itu tujuan kita, Bapak harus buka data

Luhut: Dengerin kamu, Anak Muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberitahu.

Mahasiswa: Bapak otoriter nih?

Luhut: Kalau otoriter saya nggak samperin kamu. (Tribun Network/nas)