Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin menyoroti hadirnya polemik dan problematika yang ada di Indonesia belakangan ini.

Dia menyatakan, saat ini Indonesia tengah mengalami setumpuk masalah yang turut diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor ekonomi-politik.

Permasalahan yang dimaksud yakni, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pendidikan, intoleransi, konflik sumber daya alam hingga lemahnya daya saing dan lan-lain.

"Hal ini diperparah dengan bencana Pandemi Covid-19 yang meruntuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian," kata Gus Muhaimin saat acara Ramadan Public Lecture yang diselenggarakan oleh PB PMII di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022) malam.

Dengan melihat kondisi tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mendesak kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk membuat kebijakan secara cepat dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sebab kata dia, hal itu juga turut tertuang dalam amanat konstitusi yang mengamanatkan pemerintah untuk bisa melindungi rakyatnya.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Ingatkan Pemerintah, Kenaikan Harga Bahan Pokok Pemicu Ekonomi Kolaps

Oleh karenanya kata Gus Muhaimin, langkah fundamental dan strategis harus dilakukan agar Indonesia mampu bangkit di tengah banyaknya persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat.

"Di titik inilah saya melihat pentingnya membuat desain dan peta jalan politik kesejahteraan," kata dia.

Dalam konteks pengelolaan negara kata dia, esensi politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup.

Tak hanya itu, peran itu juga harus mengedepankan pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.

"Tujuan berdirinya bangsa ini, yakni terciptanya keadilan, harus membingkai seluruh arah kebijakan yang dilahirkan oleh negara," beber Gus Muhaimin.

Lantas dirinya memberikan beberapa tahapan yang harus dilakukan pemerintah, salah satunya yakni mengembangkan investasi sains dan teknologi khususnya di bidang kesehatan.

Sebab kata dia, sejauh ini produk atau alat kesehatan yang dimiliki Indonesia sebagian besarnya masih kalah jika dibandingkan oleh negara-negara maju lain.

"Bahkan kita beberapa alat kesehatan itu masih impor, seperti vaksin, kita masih impor, beli mahal," kata Gus Muhaimin.

Tak hanya itu, perlu juga dilakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Indonesia. Terlebih kata dia terhadap para kaum muda.

Serta, mengelola kekuatan demografi dan tingginya konsumsi masyarakat, selain itu mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi.

"Desain dan peta jalan politik kesejahteran sebagaimana di atas ingin menegaskan bahwa politik kesejahteraan harus menjadi landas pijak yang kokoh dalam menopang serta membingkai seluruh kebijakan negara," uajrnya.

Di akhir, Gus Muhaimin menyebut kalau deain dan peta jalan politik kesejahteraan dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan negara yang dapat mengelola pasar bagi pertumbuhan ekonomi.

Tetapi juga, mampu melaksanakan fungsi redistribusi sember daya melalui serangkaian kebijakan sosial yang diciptakan.