TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengkhawatirkan 2 hal yang bisa terjadi pada 2024.

Dua hal tersebut yaitu polarisasi ideologi dan korupsi.

Kekhawatiran itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber dalam acara Adu Perspektif, Rabu (20/4/2022).

Menurut Mahfud, pengeroyokan Ade Armando pada demo 11 April adalah buntut polarisasi ideologi.

Dirinya juga khawatir, peristiwa serupa terjadi pada 2024 mendatang yang merupakan tahun politik dimana akan diselenggarakan pemilihan presiden dan kepala daerah.

“Tahun 2024 saya agak risau (secara pribadi). Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus
ini? Soalnya ini kan masalah ideologis, polarisasi yang tajam masalah. Ini perlu orang kuat
yang bisa menyatukan, bisa diterima dua-duanya (kelompok), punya wawasan dua-duanya, untuk bisa menyatukan,” lanjut Mahfud.

Menanggapi kegelisahan Mahfud MD, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan sosok yang kuat dan bisa diterima kedua kelompok tersebut adalah Jokowi dan Prabowo.

Ia menambahkan kedua tokoh ini memiliki legitimasi yang sangat kuat berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 lalu.

“Kalau siapa yang dimaksud Prof Mahfud saya tidak berani menebak, ya silakan ditanyakan kepada beliau. Kalau Jokpro melihat sosok yang kuat, orang yang kuat yang bisa menyatukan dan bisa diterima kedua kelompok yaitu Pak Jokowi dan Prabowo," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: Agenda Utama untuk Cegah Komunisme dan Radikalisme Adalah Menjaga Moral Peradaban

Dikatakan bahwa Jokowi dan Prabowo punya legitimasi sosial yang kuat berdasarkan hasil survei Indikator Politik yang menunjukkan Jokowi-Prabowo adalah top of mind pemimpin Indonesia untuk 2024 mendatang.

Terkait bahaya polarisasi yang diungkapkan oleh Mahfud MD, dia mengatakan memasangkan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang adalah solusi yang paling tepat untuk menghindari polarisasi ekstrem tersebut.

“Hal ini juga merupakan kekhawatiran kita, oleh karenanya Jokpro 2024 mengusulkan solusi yaitu Jokowi dipasangkan dengan Prabowo Subianto untuk menghindari polarisasi ekstrem. Kalau ditanya siapa yang bisa menyelesaikan persoalan ini ya yang tepat adalah Jokowi dan Prabowo," katanya.

"Banyak yang bilang kan mereka berdua sudah bersatu, Pak Prabowo dan Gerindra sudah bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi, tapi kok polarisasi masih tetap ada tuh. Ya karena aktor intelektual yang menyebabkan kita terbelah itu bukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tetapi kelompok-kelompok tertentu yang seringkali menggunakan isuisu primordial atau SARA dalam politik praktis,” ujar Timothy menambahkan.