TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait evaluasi kebijakan pemerintah dan peluang kandidat capres-cawapres 2024.

Dalam temuannya, Charta Politika Indonesia mencatat sekitar 69,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintah.

Namun, ketika dispesifikan lagi ke cakupan wilayah, ada sejumlah provinsi yang menjadi catatan terkait kebijakan pemerintah.

"Kalau kita lihatnya dengan border 60 persen tadi, ada beberapa daerah yang menurut saya mulai harus kita berikan catatan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, dalam rilis survei yang digelar virtual, Senin (25/4/2022).

Yunarto mengatakan sejumlah wilayah tersebut di antaranya yakni Sumatera, DKI Jakarta dan Banten, dan Jawa Barat yang tingkat kepuasannya berada di bawah 69 persen.

Untuk Sumatera, persentase kepuasan ada di angka 49,2 persen, kemudian DKI Jakarta dan Banten sebesar 56 persen, dan Jawa Barat sebesar 59,1 persen.

"Sementara untuk daerah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua praktis di atas 60 persen," kata Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika Soal Tingkat Kepercayaan Publik: KPK Masih Di Bawah Polri, DPR Urutan Buncit

Dia menjelaskan bahwa gambaran tersebut mirip polanya dengan daerah pemilih Jokowi akan puas dengan kinerja pemerintah dibandingkan daerah yang mayoritas bukan pemilih Jokowi-Ma'ruf.

"Ini bisa dilihat dari dua kacamata, di satu sisi ada kecenderungan orang yang memilih kemudian cenderung menyatakan ketidakpuasan, atau bisa juga pengaruh subjektivitas dari partisanship sikap politik ini akan berpengaruh juga dari bagaimana sikap mereka dalam merespons pernyataan soal kepuasan," tandasnya.

Sebagai informasi, Survei Charta Politika Indonesia melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun periode survei dilakukan pada 10-17 April 2022 dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.