BP2MI Perkirakan 12.134 PMI Akan Kembali ke Indonesia Jelang Lebaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan 12.134 pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri yang akan kembali ke tanah air jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan angka tersebut proyeksi kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang akan segera berakhir pada bulan Mei 2022.

Para PMI tersebut tersebar di 24 negara penempatan, paling banyak PMI dari Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan.

"PMI terbanyak yang akan kembali ke Indonesia sesuai dengan berakhirnya kontrak, adalah dari negara Taiwan sebanyak 6.023 PMI, selanjutnya Hongkong sejumlah 3.760 PMI, Korea Selatan sejumlah 1.741 PMI, dan 610 PMI berasal dari 21 negara lainnya," kata Benny pada konferensi pers, Selasa (26/4/2022) di Kantor BP2MI Jakarta.

Kepala BP2MI mengatakan, para PMI yang akan kembali ke Indonesia harus mematuhi ketentuan/persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia yang ditetapkan Satgas Covid-19 pemerintah.

PMI selaku pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.

Para PMI juga diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (baik fisik ataupun digital) dan telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia.

Baca juga: Cegah Pemerasan kepada PMI saat Kepulangan, BP2MI Koordinasi dengan Aparat Keamanan

Benny mengatakan pihaknya juga telah menyediakan shelter untuk menampung sementara PMI sebelum pulang ke kampung halaman namun masih terbatas.

"BP2MI telah menyiapkan petugas di 23 UPT BP2MI di Bandara dan Pelabuhan dengan menerapkan protokol kesehatan yang bekerja 3 shift," kata Benny.

"Harapannya kami dapat merespon dan melakukan pendataan secara cepat terkait kepulangan PMI di masa hari raya Idul Fitri kali ini," lanjutnya.

Benny mengatakan terkait informasi kepulangan PMI, BP2MI terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI.