Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia terbaru mengungkapkan bahwa publik menilai pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi masalah mendesak yang harus diselesaikan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan isu tersebut padahal, sebelumnya tidak menduduki peringkat paling atas dalam persepsi publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik, dan Calon Presiden 2024 di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Selasa (26/4/2022).

"Jadi kalau ditanya masalah mendesak apa yang dirasakan publik waktu kita survei 14-19 April. Itu memang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu nomor satu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok (36,6% responden)," kata Burhanuddin.

Masalah mendesak kedua yang dipilih publik yakni menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran (22,6%).

Ketiga, pemberantasan korupsi (10,6%).

Keempat, pemerataan pendapatan (5,1%).

Kelima, keamanan atau ketertiban (3,8%).

Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik Hingga 25 Persen Mendekati Lebaran

Keenam, penanganan wabah virus corona COVID-19 (3,2%).

Ketujuh, kebebasan berpendapat (2,1%).

Kedelapan, memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral (2,0%).

Kesembilan, memperbaiki kualitas pendidikan (1,4%).

Kesepuluh, ujaran kebencian atau SARA (1,2%).

Menurut Burhanuddin hal tersebut disebabkan adanya isu terkait kelangkaan terutama minyak goreng dan juga sektor pangan yang lain.

"Sebelumnya kan sempat ramai terkait dengan kedelai yang sudah didapat, tempe yang susah didapat juga. Tetapi yang paling masif memang minyak goreng. Kemudian terkait juga denhan kelangkaan beberapa bahan bakar seperti Solar atau Pertalite. Jadi dua hal ini yang memicu persepsi publik terutama dalam soal ekonomi itu mengalami perburukan," kata Burhanuddin.

Survei dilakukan tanggal 14 sampai 19 April 2022 setelah demo besar mahasiwa menolak penundaan Pemilu dan wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Namun demikian, survei tersebut dilakukan sebelum Pemerintah mengumukan penyetopan ekspor minyak goreng dan Jaksa Agung mengumumkan tersangka kasus mafia minyak goreng.

Baca juga: DPR akan Panggil Mendag, Bahas soal Minyak Goreng hingga Keberadaan Bahan Pokok Jelang Lebaran 2022

Populasi survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dalam survei tersebut jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka langsung oleh pewawancara yang telah dilatih.

Baca juga: Pekan Depan, DPR Panggil Mendag Bahas Minyak Goreng Hingga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak yakni sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menandatangani responden terpilih (spot check).

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.