TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah meminta untuk menteri yang memiliki kepentingan pribadi saat menjabat untuk mengundurkan diri.

Selain itu, Fahri juga menganggap selama krisis melanda Indonesia, menteri di jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin disebut hanya mencari ‘cuan’ dan popularitas.

Pernyataannya tersebut dituliskan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah pada Rabu (11/5/2022).

“Secara umum, semua menteri yg punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri.” Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari cuan dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri,” kata Fahri.

Baca juga: Airlangga Disebut Capres Peredam Polarisasi di Pilpres 2024, Ini Kata Golkar

Baca juga: Peneliti LIPI Nilai Airlangga sebagai Capres Netral di Tengah Polarisasi Pilpres 2024

Selanjutnya, Fahri mengatakan menteri yang memiliki latar belakang pedagang menegah agar berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo lantaran telah diberi jabatan politik dan diminta agar memberikan balas jasa dengan membantu presiden.

“Susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. Pedagang menegah, tiba2 memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, “Bukan pejabat tinggi biasa”) harusnya tahu diri berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden,” tegasnya.

Fahri pun menilai jabatan menteri yang diberikan oleh Jokowi hanya dipakai untuk mencari popularitas dan untuk kepentingan politik.

Padahal, menurut Fahri, mereka yang memakai jabatan menteri untuk mencari popularitas tidak becus dalam bekerja.

“Akhirnya kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popilaritas dan tentunya menambah pundi2 dengan alasan biaya politik.”

“Tanpa canggung, mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!” ujarnya.

Kemudian, Fahri juga mengkritik menteri yang bersekolah di luar negeri untuk lebih tahu diri soal adanya rangkap jabatan meskipun dalam aturan di Indonesia belum terlalu ketat diatur.

“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabtan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yg merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu drii bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari.”

“Pengabdian harus fokus tidak bisa dicampur2 dengan agenda pribadi,” kata Fahri.

Lantas, Farhi juga menyebut menteri yang memiliki latar belakang pengusaha disebut PENGUASAHA yang menurutnya memiliki arti tidak memahami makna menjadi abdi negara.

Baca juga: Pakar Komunikasi Politik Bicara soal Kekuatan Prabowo-Puan dan Ganjar-Anies Jelang Pilpres 2024

Ditambah, katanya, menteri yang berlatar belakang pengusaha tersebut membuat kebijakan untuk keuntungan pribadi.

“Oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar PENGPENG yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu PENGUASAHA. Gak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur2 sehingga kerja gak fokus.”

“Parahnya sampai pd tahap bikin kebijakan yg untungkan pribadi,” kritiknya.

Sehingga, Fahri Hamzah pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk merombak ulang kabinetnya.

Fahri menuturkan masih ada waktu 2,5 tahun agar lebih fokus mengerjakan banyak hal untuk kepentingan umum yang menurutnya masih banyak yang terbengkalai.

“Semoga presiden sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya. Waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal lagi bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai dan apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang!”

“Semoga presiden menyadari.!” harap Fahri.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk fokus pada tugas masing-masing menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna, Senin, (9/5/2022).

“Berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing-masing,” kata Jokowi.

Sehingga kata Presiden agenda strategis nasional tetap terselenggara dengan baik, begitu juga dengan penyelenggaraan Pemilu.

“Agar agenda-agenda stratgis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik lancar dan tanpa gangguan,” pungkasnya.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 resmi dimulai pada 14 Juni 2022.

KPU RI telah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapinya, salah satunya rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal, tahapan dan program.

"Sekaligus juga secara simultan memfinalisasi draf PKPU berkaitan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik dalam keterangannya, dikutip lama resmi KPU, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Muncul Wacana Duet Prabowo-Puan, Ganjar-Erick dan Anies-AHY di Pilpres 2024, Ini Analisis Pengamat

Rancangan PKPU tersebut kata Idham, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyering bersama pemerintah DPR dan KPU pada Mei mendatang.

Dalam rapat konsinyering tersebut nantinya juga akan membahas soal masa kampanye yang hingga kini belum ditemukan titik kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU.

"Habis lebaran melakukan rapat konsinyering untuk memastikan semua tahapan yang dibuat itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan," katanya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)