TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, memberikan penjelasan terkait anggaran Rp 4,5 miliar untuk perbaikan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura.

Menurutnya, kondisi Gedung Nusantara yang sudah tua dinilai perlu ada perbaikan, khususnya pada dome (kubah) Gedung Nusantara.

Apalagi sejumlah titik dome mengelupas dan rusak, sehingga menyebabkan kebocoran.

Kemudian, cat di beberapa bagian dome dinilai mulai pudar.

Baca juga: BURT DPR Kawal Proses Perbaikan Dome Gedung Kura-Kura Senilai Rp4,5 Miliar

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPR saat meninjau langsung kondisi dome Gedung Nusantara DPR.

“Gedung kura-kura ini kan dibangun di awal tahun 60-an ya, ini adalah gedung heritage yang dibangun Bapak Ir. Soekarno.”

“Saya kira di umurnya yang sudah sekitar 58 tahun, memang selama ini belum pernah dilakukan diperbaikan dan perbaikan secara menyeluruh,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (19/5/2022).

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan lebih dari Rp 4 miliar untuk perbaikan dome Gedung Nusantara DPR.

“Untuk perbaikan ini, kami anggarkan Rp 4,6 miliar, itu Pagu ya,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengaku heran dengan kebijakan penggunaan dana di DPR yang dinilai tidak transparan. 

Ditambah, sebelumnya pengadaan gorden rumah dinas DPR dibatalkan.

Ray Rangkuti pun menyarankan, agar lebih baik semua jenis pengadaan dihentikan sementara hingga diketahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pengajuannya yang selalu tiba-tiba muncul, Mestinya dengan peristiwa pengadaan gorden yang ditolak secara luas oleh masyarakat mestinya dievaluasi terlebih dahulu.”

“Berharap Ibu Puan (Ketua DPR) yang melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks pengadaan berbagai jenis kebutuhan di DPR, menunda keseluruhan rencana pengadaan apapun di DPR sebelum hasil auditnya diketahui oleh BPK,” jelasnya.

Diketahui, DPR menganggarkan dana sebesar Rp 4,5 miliar untuk mengecat atau waterproofing kubah Gedung Nusantara DPR.

Pagu anggaran yang disiapkan oleh Setjen DPR untuk proyek melalui tender itu sebesar Rp 4.560.000.000.

Proyek itu dapat ditemukan di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR.

BURT DPR Kawal Proses Perbaikan Dome Gedung Kura-Kura

Diberitakan Tribunnews.com, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Andre Rosiade mengingatkan supaya tidak ada hengki pengki dalam proses pengecatan dome gedung kura-kura DPR yang mencapai Rp4,5 miliar.

Dilihat di situs LPSE DPR, paket tersebut memiliki kode tender 735087 dengan nama tender 'Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI'.

Saat ini, proses tender masuk tahap pengumuman pascakualifikasi.

Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Adapun tahun anggarannya yakni APBN 2022 dengan nilai pagu paket senilai Rp 4.560.000.000.

Sementara Nilai HPS paket Rp 4.501.240.786 atau R p4,50 miliar.

Menurut Andre, sebaiknya dilakukan audit untuk menjaga transparansi.

"Anggota DPR sendiri tidak mengetahui. Kita saja baru tahu pengerjaan cat ini dari media.”

“Makanya kita tanya ke Pak Setjen ini Rp4,5 miliar pengerjaan apa? Ngecat?" ucap Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Sah, Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Senilai Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

Legislator Komisi VI Fraksi Gerindra itu juga mendapatkan informasi, proyek ini bukan hanya pengecatan Dome Gedung Kura-Kura.

"Tapi juga ada pengupasan, ada perbaikan konstruksi yang rusak. Nanti akan kita dalami dan kita akan kawal pastikan jangan sampai ada hengki pengki bahwa pengadaannya harus transparan," jelasnya.

Andre pun mengimbau proses lelang tender dilakukan secara transparan.

Dia yakin kesetjenan juga akan mengikuti aturan.

"Memang untuk urusan anggaran Rp 4,5 miliar itu tidak hanya untuk cat, tapi untuk perbaikan konstruksi, sehingga publik bisa mengikuti secara seksama pengerjaannya," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Kompas.tv/Pompe Sinulingga)

Simak berita lainnya terkait DPR