TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Owen Jenkins, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, yang akan dipanggil Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, buntut pengibaran bendera LGBT di Jakarta.

Diketahui, Kementerian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia terkait pengibaran bendera LGBT.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, telah meminta klarifikasi Dubes Inggris.

"Menlu RI telah meminta pejabat terkait memanggil Dubes Inggris," ujar Faiz saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/5/2022).

Lebih lanjut, Faiz mengungkapkan pihaknya menyayangkan aksi Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT, lalu mengunggahnya di media sosial Instagram.

Baca juga: Polemik Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, Dinilai Pelecehan hingga Tindakan Provokatif

Baca juga: Soal LGBT Bukan Pro Kontra, Tapi Bagian dari Tanggung Jawab Sosial

Menurutnya, apa yang dilakukan Kedubes Inggris sangat tidak sensitif.

"Tindakan tersebut, disertai mempublikasikannya melalui akun resmi sosial media Kedubes Inggris sangatlah tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia," urainya.

Faiz pun menegaskan pihaknya telah mengingatkan perwakilan asing untuk bisa menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia.

Profil Owen Jenkins

Owen Jenkins, yang bernama lengkap Owen John Jenkins, sudah menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste sejak Juli 2019.

Kariernya sebagai seorang diplomat dimulai pada 1991 ketika Jenkins bergabung dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan Inggris (FCDO).

Mengutip situs resmi pemerintahan Inggris, Jenkins sudah ditempatkan di berbagai negara sebagai perwakilan Inggris, seperti Turki, Argentina, Brussel, hingga India, di mana ia berbasis di cabang pembangunan pemerintah Inggris.

Jenkins diketahui telah menangani berbagai macam isu, mulai dari Perang Balkan tahun 1990-an hingga perubahan iklim dan ekonomi.

Namun, minatnya berfokus pada keamanan internasional, pasar negara berkembang, serta hubungan antara kemakmuran dan keberlanjutan.

Sebelum menjadi Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Jenkis adalah Perwakilan Khusus Perdana Menteri Inggris untuk Afghanistan dan Pakistan pada 2015 hingga 2017.

Baca juga: PPP Kritik Keras Pengibaran Bendera LGBT di Kantor Kedubes Inggris

Baca juga: Alasan Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT hingga Jadi Polemik di Tanah Air

Ia bertanggung jawab dan terlibat di tingkat tertinggi terkait isu-isu, seperti proses perdamaian Afghanistan, kerja sama kontra-terorisme, dan hubungan bilateral.

Jenkins juga merupakan Direktur di FCDO untuk Asia Selatan dan Afghanistan, meliputi Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, dan Pakistan.

Di luar pekerjaannya, Jenkins senang membaca hampir semua hal, terutama novel, sains populer, dan sejarah.

Ia suka menghabiskan waktu untuk meluangkan hobinya, termasuk memanjat dan berlajar.

Sebagai orang London utara, Jenkins mendukung Arsenal.

Berikut ini riwayat pendidikan dan karier Owen Jenkins, dikutip dari akun LinkedIn-nya:

Pendidikan

- Sekolah Menengah Highgate (1982-1987);

- Sarjana Seni di The University of Sheffield (1988-1991).

Pekerjaan

- Staf untuk Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran di Bosnia dan Serbia (September 1992-Juli 1993);

- Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedubes Inggris untuk Turki (September 1994-Desember 1997);

- Kepala Kontrol Senjata Konvensional (Januari 1998-Desember 1999);

- Kepala tim Urusan Rusia (Januari 2000-Desember 2001);

- Kepala Bidang Politik, Ekonomi, dan Pers Kedubes Inggris untuk Argentina (Mei 2002-Juni 2006);

- Sekretaris Pertama untuk Timur Tengah, Perwakilan Inggris untuk Uni Eropa (Juni 2006-Desember 2008);

- Konselor Energi dan Perubahan Iklim di Komisi Tinggi Inggris - DfID New Delhi (Januari 2009-Desember 2011);

- Perwakilan Khusus PM untuk Afghanistan dan Pakistan & Direktur FCO, Asia Selatan dan Afghanistan (Oktober 2014-November 2017);

- Direktur Balkan (Maret 2012-Oktober 2014);

- Diplomat Inggris dalam penempatan (Januari 2018-Juni 2018);

- Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste (Juni 2019-sekarang).

Baca juga: FAKTA Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT: Desak Negara Lain Turut Dukung hingga Tuai Kritik

Baca juga: Kemlu RI Beri Peringatan Kepada Kedubes Inggris Jakarta Karena Pasang Bendera LGBT

Alasan Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT

Lewat unggahan Instagram-nya @ukinindonesia, Kedubes Inggris menjelaskan alasan mengibarkan bendera LGBT.

Seperti yang terlihat dalam unggahan tersebut, bendera LGBT disandingkan sejajar dengan bendera Inggris.

Dalam caption yang ditulis, Inggris berpendapat hak-hak LGBT adalah hak manusia yang fundamental.

Inggris mendukung konsep kebebasan mengekspresikan diri pada kelompok LGBT.

Berikut pernyataan lengkap Kedubes Inggris terkait pengibaran bendera LGBT:

"Terkadang penting mengambil sikap untuk apa yang menurut Anda benar, bahkan jika ketidaksepakatan di antara teman bisa membuat tidak nyaman.

Inggris berpendapat bahwa hak-hak LGBT+ adalah hak asasi manusia yang fundamental. Cinta itu berharga. Setiap orang, di mana pun, harus bebas untuk mencintai orang yang mereka cintai dan mengekspresikan diri tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Mereka seharusnya tidak harus menderita rasa malu atau bersalah hanya karena menjadi diri mereka sendiri.

Masyarakat terkuat, teraman ,& paling sejahtera memberi setiap orang ruang untuk hidup bebas sebagaimana adanya, tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Jadi semua warga negara diperlakukan secara adil dan dapat berperan penuh dalam masyarakat.

Inggris akan memperjuangkan hak-hak LGBT+ dan mendukung mereka yang membela mereka. Kami ingin hidup di dunia yang bebas dari segala jenis diskriminasi. Di Inggris Raya, diskriminasi atas dasar usia, etnis atau asal negara, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, kehamilan dan persalinan, dan ya - orientasi seksual dan perubahan jenis kelamin - adalah ilegal menurut hukum.

Sejarah LGBT+ sepanjang sejarah manusia. Seksualitas adalah bagian dari kemanusiaan kita. Namun, kriminalisasi masih terjadi; di 71 negara untuk tindakan sesama jenis; di 15 negara untuk ekspresi dan/atau identitas gender melalui ‘cross-dressing’; dan di 26 negara untuk semua transgender. Pelecehan dan kekerasan adalah bagian rutin dari kehidupan LGBT+, di mana saja.

Ini harus berubah. Kita harus bekerja untuk membuat kemajuan. Kami menyatukan masyarakat dan pemerintah. Kami ingin mendengar beragam suara. Kami ingin memahami konteks lokal.

Masih banyak yang harus dilakukan, di setiap bagian dunia, termasuk Inggris Raya, untuk membantu memastikan orang-orang LGBT+ merasa aman & diperlakukan sama.

Kami mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi. Kami mendesak negara-negara untuk mendekriminalisasi hubungan seks sejenis yang suka sama suka, dan untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi orang-orang LGBT+ dari segala bentuk diskriminasi.

Kemarin, di Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan mengadakan acara, karena kami semua adalah bagian dari satu keluarga manusia."

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Alinda Hardiantoro)