Epidemiologis Nilai Kebijakan Penanganan PMK Pemerintah Sudah Sangat Tepat
Diharapkan pemerintah segera menyelesaikan pembuatan vaksin dalam negeri untuk mengurangi resiko penularan PMK yang lebih besar.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Epidemiologis dari NTT, Ewaldus Wera mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani penularan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK). Salah satunya dengan mengatur lalu lintas hewan ternak dari satu daerah ke daerah lainya.
Menurut Ewaldus, upaya pencegahan oleh pemerintah saat ini sudah sangat tepat mengingat penularan PMK bisa melalui kontak langsung bahkan melalui udara.
"Pemerintah telah melakukan tupoksinya dengan baik. Pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke daerah tertular sudah dilakukan dengan baik. Namun tugas pengawasan ini perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat juga," ujar Doktor bidang Epidemiologi dan ekonomi Veteriner Wageningen University ini, Selasa, 24 Mei 2022.
Meski demikian, Ewaldus berharap pemerintah segera menyelesaikan pembuatan vaksin dalam negeri untuk mengurangi risiko penularan yang lebih besar. Adapun vaksin yang ada nanti harus yang sesuai dengan serotipe wabah.
"Saya sangat setuju kalau vaksin yang digunakan merupakan vaksin hasil produksi dalam negeri," katanya.
Di sisi lain, Ewaldus menghargai upaya para peternak dalam memperkuat imun tubuh hewan melalui racikan kunyit, madu dan bahan alami lainya. Menurutnya, racikan semacam itu bisa jadi menambah daya tahan imun tubuh hewan, sehingga sistem organ tubuhnya mampu melawan virus yang ada didalam tubuh.
"Tapi itu hanya mengobati infeksi sekunder, bukan mengurangi jumlah virus yang menginfeksi ternak. Jika ada yang sembuh, bukan berarti sembuh dari PMK. Itu hanya sembuh lukanya saja. Sedangkan virusnya mungkin masih ada potensi menyebarkan virus ke ternak lain yang masih sehat," ujarnya.
Meski demikian, Ewaldus meminta pemerintah menekan penyebaran penularan melalui pengetatan lalu lintas ternak terutama daerah tertular, jangan sampai masuk ke daerah yang masih bebas.
“NTT adalah salah satu daerah ternak dan masih bebas, kami berharap pemerintah melakukan penguatan terhadap pengawasan ini,” pinta Ewaldus. (*)