Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan kepada Dunia dalam Menghadapi Risiko Bencana
Indonesia menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan pada dunia dalam menghadapi risiko kebencanaan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan pada dunia dalam menghadapi risiko kebencanaan.
Konsep tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali pada Rabu (25/5/2022).
“Dalam GPDRR Kali ini pemerintah Indonesia menawarkan pada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Semakin Tidak Siap Semakin Besar Kerugian Akibat Bencana
Konsep tersebut yakni:
Pertama, memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif serta responsif serta adaptif menghadapi bencana.
Pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis serta tanggap terhadap bencana, kata Presiden, harus menjadi prioritas bersama.
Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.
Akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius.
“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama atau pooling fund serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan,” katanya.
Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Diantaranya infrastruktur fisik seperti DAM atau bendungan, pemecah ombak, waduk dan tanggul.
Selain itu penanaman infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai, dan vetiver untuk anti longsor.
“Serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur. Perlindungan pada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah beresiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius,” katanya.
Keempat, kata Presiden, negara-negara dunia harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal.
Kerangka kerja Sendai, kesepakatan Paris dan SDGs merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
“Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya,” pungkasnya.