TRIBUNNEWS.COM - Dipilihnya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani masalah minyak goreng, mengundang respon berbagai pihak.

Termasuk Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menilai hal ini dapat merusak sistem tata pemerintahan yang ada.

Selain itu, kebijakan ini tentu dapat membuat suasana kerja menjadi tidak stabil.

Oleh karena itu, Mardani menyampaikan kritiknya kepada Jokowi secara terbuka.

"Pak Luhut luar biasa (jadi) kepercayaan Pak Jokowi."

"(Sampai-sampai) minyak goreng juga diurus."

"Sebenarnya itu hak Presiden tetapi dalam manajemen itu bisa jadi merusak sistem, merusak suasana kerja."

Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag

"Ayo pemerintah betul-betul kerja, monggo bisa tunjuk siapa saja, sesuai  tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) juga lebih bagus."

"Monggo pak Jokowi tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi Rp 14.000 per liter," kata Mardani dikutip dari tayangan Kompas Tv, Rabu (25/5/2022).

PDIP Bergejolak

Tak hanya PKS, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI- Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, juga turut mengomentasi putusan Jokowi ini.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Deddy menilai penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng, tidaklah tepat.

Bahkan, Deddy mempertanyakan tugas baru Luhut tersebut.

Pasalnya, saat ini tugas Menko Marves sudah banyak dan kenapa sekarang malah dibebani  tugas Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Baca juga: Soal Investasi Jumbo Tesla, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Menurut Deddy, keputusan ini berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” kata Deddy, Selasa (24/5/2022).

Belum lagi, kata Deddy, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan.

Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

"Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah," lanjut Deddy.

Kemendag Beri Respon

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendag, Oke Nurwan, merespon dipilihnya Luhut untuk ikut membantu masalah minyak goreng.

Oke mengatakan Luhut akan berperan seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.

Baca juga: Soroti Penunjukan Luhut Urus Persoalan Minyak Goreng, Politikus PDIP: Berpotensi Konflik Kepentingan

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK."

"Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin. Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," ujar Oke dikutip dari Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Nantinya, pembelian minyak goreng curah murah hanya diminta menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan KTP.

Dengan NIK, bisa diketahui seseorang sudah beli di distributor mana saja.

"Jadi kalo NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata Oke.

Baca juga: Anak Buah Menko Luhut Bilang California Jadi Contoh Keberhasilan Ekonomi Kreatif

Sementara itu, alasan dipilihnya Luhut untuk membantu Kemendag, kata Oke, karena Luhut dianggap sudah terbukti berpengalaman mengurus masalah Covid-19.

Yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aplikasi Peduli Lindungi.

"Nasional loh PeduliLindungi itu, walaupun motornya di Jawa dan Bali," sambung Oke.

Sebagian artikel telah tayang di https://money.kompas.com/read/2022/05/23/203000926/jokowi-minta-luhut-bantu-urus-minyak-goreng-ini-kata-kemendag-

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)