“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” kata legislator Kalimantan Utara ini.

Baca juga: Legislator PDIP Puji Langkah Berani Kejagung Bongkar Mafia Minyak Goreng

Lebih lanjut, Deddy mengatakan bahwa masalah minyak goreng itu adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan UU yang sudah ada.

Urusan membangun sistem 'penguasaan, distribusi dan cadangan', baik pasokan bahan baku industri maupun produk untuk sampai ke masyarakat.

Menurutnya, tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, Pemda sudah sangat jelas.

Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan.

“Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu," terang Deddy.

"Saya berpendapat, silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.

Baca juga: Nusron Yakin Luhut Bisa Atasi Masalah Minyak Goreng dalam Dua Pekan

Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin.

Ujang mengatakan, penunjukan itu membuktikan bahwa Luhut merupakan ujung tombak dari Presiden Jokowi.

"Seperti biasa, Luhut memang ujung tombaknya Jokowi, makanya dikasih kewenangan lagi ke dia," kata Ujang saat dihubungi tribun network, Selasa (24/5).

Ujang pun menduga, penunjukan Luhut sebagai salah satu cara para pemain minyak goreng takut.

"Dan mungkin Luhut dianggap Jokowi bisa mewakili dirinya untuk urus minyak goreng," terangnya.

Meski, kata Ujang, permasalahan minyak goreng belum tentu sukses di tangan Luhut.

"Sukses tak sukses, mampu dan tak mampu, beres tak beres, pokoknya Luhut yang dikasih kewenangan," ucapnya.

Terkait penunjukan Luhut oleh Jokowi, Ujang menyebut itu merupakan hak Presiden.

Namun, ia menilai bahwa banyaknya kewenangan dan jabatan pada diri seseorang sangat tidak bagus.

Selain akan merasa diri hebat, juga bisa melakukan banyak penyimpangan.

"Dan seolah-olah di Republik ini tidak ada orang hebat lagi, seolah-olah hanya Luhut yang mampu," pungkas Ujang. (tribun network/yuda).