TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo(Jokowi) menggratiskan vaksin menjawab keraguan dan perdebatan publik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sekarang, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi.

Publik pun mengapresiasi kinerja Presiden.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap kinerja Presiden menyebutkan, dari total 1.245 responden sebanyak 76,7 % di antaranya mengaku sangat dan cukup puas dengan kinerja Presiden. Survei dilakukan pada 10-12 Mei 2022.

Baca juga: Sudah Lebih 850 Hari, Eks Ketua KPK Minta Jokowi Panggil Firli Bahuri Terkait Pencarian Harun Masiku

Hasil survei menyatakan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden didorong keberhasilan penanganan Covid-19 dan penyelenggaraan mudik.

Sebanyak 74,6 % responden puas dengan penanganan pandemi, 88 % responden puas dengan pelayanan moda transportasi umum saat mudik.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi IX DPR Darul Siska meyakini efektivitas penanganan pandemi di Indonesia antara lain karena kebijakan Presiden menggratiskan vaksin.

Masyarakat mendukung dengan mengikuti vaksinasi.

"Tentu masyarakat melihat perkembangan penanganan Covid-19. Dulu kan kita berdebat soal harga, bagaimana kalau vaksin gotong royong, bagaimana vaksin yang berbayar, dan segala macam."

"Presiden Jokowi ambil inisiatif menggratiskan vaksin untuk masyarakat. Saya kira itu jadi poin plus ke Presiden. Dan itu menenangkan semua," kata Darul, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi: Buya Syafii Maarif Guru Bangsa dan Kader Terbaik Muhammadiyah

Selain itu, Darul menilai, kebijakan PPKM juga tepat untuk mengendalikan pandemi.

Menurutnya, Presiden mengeluarkan kebijakan dengan strategi gas rem tersebut saat orang lain berdebat menerjemahkan lockdown jika diterapkan di Indonesia.

"Tapi ternyata kebijakan (PPKM) yang dibuat Presiden itu tepat," tegas Darul.

Darul mengatakan, awalnya masyarakat cukup sulit menerima kebijakan vaksin dan PPKM. Namun, kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan semua unsur mampu meyakinkan masyarakat agar mau divaksin dan menjalankan PPKM.

"Kebijakan itu mendapat respons positif dan didukung masyarakat. Sehingga sekarang tidak ada kenaikan kasus yang tinggi, karena masyarakat disiplin protokol kesehatan," kata Darul. (Willy Widianto)